JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Keterpilihan dan telah dilantiknya Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) yang baru, Joko Agus Setyono, mengindikasikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki sensitivitas kuat terhadap masyarakat Betawi di Jakarta. Hal itu juga sama artinya bahwa ‘putra daerah‘ dikesampingkan.
Penilaian tersebut di atas diutarakan secara terbuka oleh Ketua Umum (Ketum) Forkabi, Abdul Ghoni. “Pastinya, kami kecewa dengan Presiden Jokowi, Kemendagri dan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Mereka sepertinya ogah kalau orang Betawi jadi Sekdaprov DKI,” ucap Ghoni dalam keterangannya di Jakarta, (16/2/2023).
Menurut dia lagi sebelumnya bukti Presiden Jokowi, Kemendagri dan Pj Heru tak ingin anak atau putra Betawi menduduki posisi jadi Sekdaprov DKI, justru sudah terlihat jelas manakala Marullah Matali digeser dari posisi sekda. Bahkan, tambah Ghoni, satu bulan setelah Heru dilantik sebagai Pj Gubernur DKI, langsung mendepak Marullah dari posisi Sekdaprov DKI ke jabatan deputi.
“Jadi, jelas sudah dan nyata-nyata bahwa Presiden Jokowi, Kemendagri dan Pj Gubernur DKI tak ingin putra daerah menjadi Sekdaprov DKI. Oleh karenanya, Anak Betawi jangan diam saja melihat hal ini. Dan bagi kami, ini sebagai catatan buruk kepada Presiden Jokowi, Kemendagri dan Pj Gubernur DKI,” celetuknya, prihatin.
Pada bagian lain, Ghoni mensinyalir dan bahkan menduga, ada skenario sejak Heru menjadi Pj Gubernur DKI untuk menyingkirkan putra daerah sebagai Sekdaprov DKI. “Ayo, Anak Betawi jangan diam aja. Bangkit dong! Sebab, itu tindakan semena-mena. Seharusnya, Sekdaprov DKI dari Anak Betawi. Untuk kompentensi Marullah sangat mumpuni dan masih banyak anak Betawi lagi,” paparnya.
Dalam pandangannya Jakarta sebagai Ibukota, menurut penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI, sejak Gubernur Joko Widodo, Basuki T. Purnama, Djarot hingga Anies Baswedan – Sekdaprov DKI Jakarta selalu putra daerah (Betawi).
Ditambahkan politikus dari Partai Gerindra tersebut bahwa sumbangsi masyarakat Betawi sejak era Gubernur Ali Sadikin sudah menyerahkan sebagian tanahnya untuk proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT).
“Jadi, ini kali kedua Pj Gubernur menyakiti hati warga Betawi ,setelah pencopotan Sekdaprov DKI Marulloh Matalih. Banyak pejabat karir di Pemprov DKI yang bisa dipromosikan sebagai sekdaprov,” katanya dia.
Jika pejabat Betawi disebut tak mengikuti proses seleksi, lalu buat apa pengabdian para pejabat tingkat madya maupun pratama yang asli Betawi. Sebab, menurut Ghoni, selama ini kalau dilakukan seleksi terbuka untuk mengisi posisi Sekdaprov DKI. “Ini semua kembali kepada keberpihakan politik dari para pengambil keputusan di negeri ini,” tutur dia.
Seperti sudah diketahui bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023) kemarin.
Dalam pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken Jokowi pada 13 Februari 2023.
Selain Joko, Heru juga melantik Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI, Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Namun sebelumnya, jabatan Sekdaprov DKI diisi oleh Marullah Matali. Namun, Heru Budi mencopotnya. Marullah diberi posisi baru sebagai Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata. Selanjutnya, posisi Marullah kemudian diisi oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto yang ditunjuk menjadi Pj Sekda DKI Jakarta. □ RED/AGUS SANTOSA
