JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap mendorong peran Jakarta sebagai simpul utama jaringan sosial ekonomi bagi Indonesia. Selain bakal bertransformasi jadi Kota Global, hal tersebut juga sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
“Jakarta akan bertransformasi dengan kekhususan menjadi Kota Global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia yang memiliki hubungan mengikat dengan kota-kota lain serta berdampak langsung pada urusan sosial ekonomi global,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau venue di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (29/4/2023).
Menurut Heru Budi bahwa otonomi daerah di DKI Jakarta harus diupayakan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pemerintahan. Antara lain adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta otonom dalam mengatur pajak dan retribusi untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan.
“Jakarta masa depan sebagai Kota Global akan berkembang lebih baik dari saat ini dengan dukungan serta inovasi dari seluruh elemen masyarakat Jakarta, terutama ASN DKI Jakarta yang harus berusaha menjadi lebih profesional, kompeten dan dapat bekerja kolaboratif,” katanya.
Ditambahkan Heru Budi, tujuan dari otonomi daerah sejatinya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian inflasi tahun 2023, saya meminta Satgas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian,” paparnya, lagi.
Heru Budi menekankan bahwa peningkatan pemulihan perekonomian dan penggunaan produk dalam negeri dengan memastikan agar program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) harus terus digaungkan secara berkelanjutan. Jakarta telah meraih pencapaian realisasi P3DN tertinggi di tingkat nasional sebesar Rp 20,45 triliun dan seluruh jajaran Pemprov DKI terus berupaya untuk tetap pertahankan capaian ini.
“Hal itu sejalan dengan target Pemerintah menurunkan angka stunting menjadi 17 persen secara nasional tahun 2023. Karena itu, kita harus mengupayakan penanganan stunting secara komprehensif dan berkelanjutan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh jajaran Forkopimda,” pungkasnya. ■ RED/JON ABY/AGUS SANTOSA