JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Terkait keberadaan Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM), seyogyanya dan sangat ideal jika dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan, usulan di atas datang dari Legislator Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.
Menurut pandangan Gilbert terkait keberafaan JIS dan TIM jelas memerlukan operasional biaya perawatan yang tidak sedikit. Karena itulah, sebaiknya biaya perawatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak menjadi beban tersendiri bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Nah, soal JIS itu bisa dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Begitu pula untuk TIM, juga bisa dikelola Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pendidikan,” kata Gilbert, Sabtu (5/8/2023).
Dikatakan Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness Vison 2020 WHO ini dengan operasional dibawah OPD tersebut, maka bisa dilakukan lebih kombinasi peruntukkan kegiatan komersil atau bukan. Bahkan penyewaan untuk keperluan komersil bisa harganya dibedakan untuk kegiatan masyarakat.
“Tentu melalui konsep ini, kita berharap TIM bisa semakin hidup untuk kegiatan seniman dan budayawan. Begitu pula soal lapangan latih JIS, juga bisa lebih banyak digunakan masyarakat,” ucapnya, penuh harap.
Kendati begitu, ditambahkan Gilbert, dengan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Jakarta Propertindo (Jakpro) itu orientasinya adalah untung. “Malah bukan hanya JIS dan TIM, Jakarta International Velodrome pun sebaiknya dikelola OPD agar harga sewa untuk warga atau atlet tidak kemahalan,” ungkap dia.
Ditegaskan mantan Wakil Rektor Akademik Universitas Kristen Indonesia, BUMD seperti PT Jakpro bisa tugasnya selesai untuk pembangunan. Kenapa? Karena, kalau dilanjutkan untuk pengelolaan dengan biaya besar, maka BUMD akan sulit memberikan deviden
“Patut dan perlu sebagai catatan, pengelolaan JIS, TIM maupun Velodrome oleh OPD harus tetap dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan,” pungkasnya. © [RED/AGUS SANTOSA]