JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Tak ada asap kalau tak ada api. Begitulah pokok persoalan yang muncul dan kini tengah dihadapi sebagian besar warga para Penghuni Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Puri Kemayoran, Jakarta Pusat. Organisasi pengurus yang sudah mundur pada 14 Juni 2023 lalu, didesak untuk transparan dan bikin laporan pertanggungjawaban.
Hal itu pula yang menjadi penyebab kenapa mayoritas warga penghuni apartemen mewah di Jalan Landasan Pacu No A6 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, memprotes keras kepemimpinan Juddy Sohan dan Meike Tanadi (eks Ketua- Sekretaris), karena dianggap ilegal.
“Sebenarnya kan, Juddy-Meike sudah mengundurkan diri pada 14 Juni 2023. Namun kenapa masih menghimpun dana dari warga penghuni yang diduga mencapai Rp 18 miliar dengan membuka rekening pribadi? Karena itu, kami minta rekening koran dan pertanggungjawaban. Tapi, kenapa tidak diberikan?” Begitu kata Yurike Andini, warga Apartemen Puri Kemayoran.
Sedangkan aksi warga P3SRS terhadap Juddy – Meike, dilakukan dengan memasang sejumlah spanduk di dinding pintu masuk utama bertuliskan protes terhadap kepemimpinan Juddy-Meike.
Pada spanduk warga yang memprotes Pergub Nomor 70 tahun 2021. Sebab, Pasal 26 No 8 mengatakan bahwa panitia musyawarah (Panmus) sebagaimana dimaksud 3SR harus berjumlah ganjil paling sedikit terdiri atas ketua – sekretaris dan 4 orang anggota. Ketua Panmus sudah mengundurkan diri tanggal 14 Juni 2023 dan sisa Panmus tinggal 4 orang dan berjumlah genap
Kepengurusan periode 2018-2021 Juddy Sohan sudah selesai. Sudah mundur pada 8 Pebruari 2021 dan berarti adalah ilegal.
“Namun Dinas Perumahan masih memberikan implementasi kepada Juddy Sohan dan Mieke Tanadi dengan memimpin 1,5 tahun lamanya. Yakni pada April 2021 dengan membuka rekening pribadi menghimpun dana warga hingga sekarang dan diduga sudah mencapai Rp 18 miliar. Tetapi, kenapa mereka belum menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan?” Demikian terang Chandra Duandi, juga warga Apartemen Puri Kemayoran dengan nada tanya
Seusai Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) yang tak berjalan mulus pada Sabtu (9/9/2023), pihak panitia (Panmus-red) menyampaikan penjelasan. “Kami sangat mengapresiasi kehendak warga penghuni Apartemen Puri Kemayoran tersebut, dengan menggelar RUALB P3SRS Apartemen Puri Kemayoran untuk kedua kalinya. Namun sayang sekali kehendak warga tersebut, belum dapat kami penuhi. Kenapa? Dikarenakan situasi yang tidak kondusif, akibat adanya gangguan diduga dari pihak yang tidak menghendaki digelarnya RUALB P3SRS Apartemen Puri Kemayoran ini,” tegas James, Sekretaris Panitia Musyawarah (Panmus), kepada media.
Karena itu pula, kembali dijelaskan James, demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dengan terpaksa kegiatan RUALB P3SRS, ditunda kembali. “Kami mohon maaf atas terjadinya situasi tersebut. Namun kami tetap berusaha untuk menuntaskan tugas kami dengan menggelar kembali RUALB P3SRS Apartemen Puri Kemayoran ini dengan persiapan yang lebih matang lagi,” janjinya.
Sementara itu Kepala Seksi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suhanto yang hadir mewakili unsur pemerintah yakni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, mengatakan bahwa di dalam ketentuan yang berlaku saat ini, dirinya sebagai representasi dari Pemerintah.
Posisi atau kapasitasnya sebagai peninjau di dalam pelaksanaan RUALB Apartemen Puri Kemayoran tersebut. selain sebagai peninjau pihaknya juga berada pada posisi mendampingi kegiatan yang terkait dengan implementasi Pergub 132 tahun 2018 dan Perubahan Pergub No 70 tahun 2021
Menurut Suhanto terkait kehadirannya tentu saja sesuai tupoksi “Hal tersebut bagian dari pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta yang kemudian didisposisikan kepada dirinya untuk menghadiri RUALB,” pungkasnya. © RED/AGUS SANTOSA
