JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dinilai sebagai langkah yang keliru, jika koalisi Paslon 01 maupun 03 ngotot menggulirkan hak angket di DPR RI Senayan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu. Demikian ditegaskan pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, Senin (26/2/2024) di Jakarta.
Sebab, menurut Yusak, penggunaan hak angket yang sesuai dengan undang-undang adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kerja eksekutif alias pemerintahan. Oleh karenanya, anggapan untuk menyelediki kecurangan Pemilu terlalu berlebihan dan kental dengan muatan politis.
“Sedangkan yang perlu dipastikan, justru materi dari hak angket itu sendiri. Arabia itu terkait dengan kecurangan Pemilu, saya kira itu sudah terlalu jauh. Karena hak angket yang benar mestinya diletakkan dalam konteks pengawasan terhadap eksekutif,” ucap dia.
Kembali ditegaskan Yusak apabila koalisi pendukung Capres-Cawapres nomor urut 03 dan nomor urut 01 ingin membuktikan dugaan kecurangan, maka dalam praktiknya harus melalui Mahkhamah Konstitisi (MK) sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
“Nah kalau terkait dengan kecurangan Pemilu, kan sudah ada mekanisme hukumnya. Bisa ke Bawaslu atau terkait dengan hasil Pemilu, ya ke Mahkamah Konstitusi,” katanya, lagi.
Yusak juga menenggarai bahwa wacana hak angket tidak hanya akan digunakan sebagai alasan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu semata. Namun jauh dari itu penggunaan hak angket yang tengah digulirkan ini bertujuan untuk menjatuhkan nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dalam pandangan Yusak bahwa hal itu ada target-target politik yang ujungnya adalah mendegradasi marwah Presiden Jokowi atau mendelegitimasi kemepimpinan politik Presiden Jokowi itu sendiri,” tutupnya. © RED/FATHONIE AG/ EDITOR : GOES
