JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berani jamin bahwa program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan, tentu saja seiring dengan adanya cleasing (tahapan) dan pemadanan (upaya peningkatan) data.
Janji tersebut diutarakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, saat bertemu dengan sejumlah mahasiwa penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto di Balaikota Pemprov DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024) kemarin.
“Makanya, saya tadi sudah berbincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa dari UNJ dan UIN Purwokerto. Saya memastikan bahwa mereka tetap bisa mendapatkan KJMU seperti sebelumnya. Bahkan sampai nanti kelar kuliah. Tentu saja sambil dilakukan pemadanan data yang tetap berjalan dari person to person,” tegasnya.
Disebutkan Heru Budi bahwa sistem mekanisme pendaftaran KJMU sudah dibuka dan sedang berjalan. Dari situ agar nantinyasemua data mahasiwa yang masuk akan dilakukan cleansing dan pemadanan data secara bertahap.
“Jadi, tetap ada pemadanan data. Salah satunya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta akan mengecek data pajaknya (dari setiap orangtua mahasiswa), begitu pun soal data lainnya,” ucapnya, menambahkan.
Pihak Pemprov DKI Jakarta bakal mengecek, apakah mereka layak atau tidak menerima KJMU? “Kita minta supaya mahasiswa tetap lanjut saja belajar. Nah, kita yang akan proses pemadanan datanya,” janji Heru Budi.
Pj Gubernur DKI Jakarta lebih menjelaskan apabila dari hasil pemadanan data dan survei lapangan terbukti calon penerima manfaat KJMU tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan tersebut, karena termasuk golongan ekonomi mampu, maka anggaran KJMU itu akan dialihkan kepada mahasiswa yang memang benar-benar membutuhkannya. Dari situ penggunaan anggaran KJMU menjadi lebih tepat sasaran dalam membantu mahasiswa dari golongan ekonomi tidak mampu untuk menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi.
“Perlu proses dan kita akan lihat datanya. Kita padankan, kita survei kembali. Kalau memang terbukti dia seharusnya tidak mendapatkan KJMU karena sebenarnya ia mampu, maka anggarannya bisa kita berikan kepada masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya seraya menghimbau agar mahasiswa tak perlu khawatir.
Sedangkan Faisal, mahasiswa UIN Purwokerto yang kini duduk di semester 8, mengungkapkan kedatangannya bersama perwakilan UNJ dan UIN Purwokerto untuk meminta kepastian mengenai keberlanjutan KJMU secara langsung kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Karena itulah, Faisal pun merasa lega setelah mendapatkan informasi bahwa KJMU tetap akan dilanjutkan bagi mahasiswa yang selama ini sudah menerima manfaat bantuan sosial pendidikan tersebut. “Informasinya semua sudah clear. Teman-teman mahasiswa sudah bisa daftar melalui mekanisme pendaftaran yang ada. Sekarang tinggal kita nikmati saja,” katanya.
Dalam pandang Faisal, sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman terhadap kabar yang beredar ditengah masyarakat. Faktanya tidak ada pencabutan KJMU, melainkan dilakukan cleansing dan pemadanan data dalam upaya penyaluran dana bantuan sosial pendidikan dapat tepat sasaran.
“Jadi, sepertinya telah terjadi kesalahpahaman terhadap informasi yang beredar. Yang benar kan, tidak ada pemutusan. Tapi, memang namanya sistem untuk pemadanan data sedang berjalan. Tentu, kita harus bersabar,” pungkas Faisal. © RED/AGUS SANTOSA
