JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sosok Heru Budi Hartono yang kini sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, dinilai DPP PSI (Partai Solidaritas Indonesia) mampu melanjutkan warisan (legacy) dari kebijakan saat Joko Widodo (Jokowi) memimpin DKI Jakarta (2012-2014) dulu.
Bahkan kendati ditunjuk Presiden Jokowi, Heru Budi yang mengemban amanah jadi Pj Gubernur DKI dan merangkap sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI tersebut, ternyata mampu mengakselerasi kebijakan yang bersentuhan dengan rakyat.
“Contohnya saat pertama kali beliau melanjutkan normalisasi yang selama bertahun-tahun sebenarnya mandek di era Pak Anies (Gubernur DKI 2017-2022),” tegas Ketua DPP PSI, William Aditya Sarana, saat hadir dalam acara buka puasa bersama (Bukber) dan diskusi santai di Kantor DPW PSI DKI Jakarta, Selasa (26/3/2024) sore.
Dalam diskusi santai bersama Koordinatoriat Wartawan Balaikota – DPRD DKI Jakarta (Balkoters) mengambil tema seputar ‘Mencari Jokowi Baru untuk Jakarta‘, justru mencuat jawaban dari PSI bahwa sosok Heru Budi bisa saja dipertimbangkan untuk diusung maju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2024 mendatang. Selain itu dimungkinkan pula muncul dari sosok internal di PSI.
Selanjutnya, masih menurut William, sosok Heru Budi yang dalam waktu singkat bisa langsung melanjutkan proyek normalisasi untuk menekan ancaman banjir di sekitar Sungai Ciliwung. Termasuk merampungkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur.
“Tentunya, terkait penuntasan banjir itu, kita (Pemerintah DKI) tidak boleh berbeda dengan Pemerintah Pusat. Kalau Pemerintah Pusat punya kebijakan normalisasi, artinya Gubernur DKI Jakarta pun, harus taat pula dengan program normalisasi,” ungkapnya, lagi.
Dikatakan William lebih lanjut jika Gubernur DKI punya kebijakan yang berbeda, misalnya ada yang menyatakan konsep naturalisasi. Hal tersebut sudah berbeda dengan Pemerintah Pusat, namun saat ada perbedaan konsep dengan penanganan banjir, maka tidak akan ada progres yang signifikan.
Oleh karenanya, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tersebut, juga memandang penanganan banjir di Jakarta perlu dilakukan secara bersama-sama. Harus bersinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. Heru Budi malah dianggap memahami konsep itu, sehingga berani melanjutkan program – program Jokowi dulu, saat jadi orang nomor satu di Jakarta.
“Pada bagian lain, kita juga melihat beliau (Heru Budi) membuka kembali Posko Pengaduan Masyarakat di Balaikota Pemprov DKI. Jelas bahwa hal itu merupakan tradisi yang bagus, tapi malah sempat dihilangkan oleh Pak Anies,” paparnya, panjang lebar.
Di sisi lain lagi, William juga memandang bahwa Posko Pengaduan Masyarakat itu, sangatlah penting agar Gubernur DKI bisa merasakan langsung aduan dari masyarakat. Kemudian dari masyarakat pun merasa aduannya bisa ditangani atau menjadi atensi langsung dari kepala daerahnya.
“Meskipun memang ada benarnya bahwa kelurahan itu adalah ujung tombak penerima aduan masyarakat. Lalu, kita ada juga aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Dengan warga datang langsung ke Balaikota Pemprov DKI untuk menyampaikan aduan, saya kira itu juga menjadi bagian yang sangat penting pula,” tutup William.
Pada acara Bukber dan diskusi bersama puluhan wartawan dari Koordinatorat Peliput Balaikota/ DPRD DKI Jakarta (Balkoters) ikut hadir Pengurus PSI DPW DKI. Mereka adalah Elva Farhi Qolbina (Ketua Definitif DPW PSI) DKI Jakarta, Justin Adrian (Sekretaris), Shinta Yosefina dan Simon Lamakadu serta banyak lagi yang lainnya. © RED/PBK/AGUS SANTOSA
