JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Hampir dua tahun berjalan belakangan ini (2023-2024), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dituding kurang dinamis dan bahkan tak tuntas di dalam menangani sejumlah persoalan yang muncul. Hal itu disebabkan karena orang ‘nomor satu‘ di Jakarta dipimpin oleh penjabat (Pj). Bukan penjabat definitif yang merupakan pilihan rakyat lewat jalur Pemilukada.
Di sisi lain juga lantaran peran Sekretaris Daerah (Sekda) DKI yang tak lihai dan dinilai kurang paham di dalam memainkan peran sebagai jembatan antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan Kepala Daerah (Gubernur). Belum lagi termasuk tak care-nya dengan kalangan media/wartawan.
“Sejauh pengamatan saya, peran Sekda DKI Jakarta saat ini masih sangat lemah. Atau, memang karena hanya sebagai orang taruhan saja. Ibarat aktor di film yang diminta untuk mengisi peran jabatan Sekda tersebut,” kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah saat diwawancarai POSBERITAKOTA melalui sambungan telepon, Kamis (23/5/2024).
Jika Joko Agus Setyono dalam kapasitasnya sebagai Sekda DKI Jakarta tidak care dengan kalangan media atau dan peran wartawan, tuding Amir Hamzah, berubah 360 derajat dari pejabat-pejabat sebelumnya. Dua contoh pejabat Sekda DKI saat dipegang Muhayat dan Saefulloh, justru mau memanfaatkan media atau peran wartawan untuk chek and balance melihat dan sekaligus mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di DKI Jakarta.
“Artinya apa? Sebagai Sekda DKI, tak boleh seratus persen percaya terhadap laporan SKPD yang ada tentang pencapaian program dari masing-masing dinas terkait. Justru dari media atau peran wartawan, Sekda DKI jadi tahu hal yang sebenarnya, guna kebutuhan chek and balance atas laporan yang terindikasi asal bapak senang (ABS) saja,” tegas dia, lagi.
Amir Hamzah pun langsung mencontohkan soal kasus warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara. Kenapa sampai sekarang masih belum tuntas? Juga di Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) DKI, karena masih ada pencapaian programnya belum tuntas. Sedangkan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, juga tak berani menegur Sekda Joko Agus Setyono, karena merupakan pejabat taruhannya.
“Iya repot juga memang! Karena, jabatan Sekda diisi oleh orang yang merupakan taruhan dari Pj Gubernur DKI Jakarta. Jadi, apa yang dilakukan atau dikerjakan, ya sesuai dengan skenario atau pesanan dan kemauannya,” celetuknya, lagi.
Disebutkan fungsi dan tugas Sekda DKI sebagai pengawas pelaksanaan atau penggunaan anggaran, menurut Amir Hamzah, harus menjadi concern prioritasnya. Sekda DKI Joko Agus Setyono, juga perlu care atau dekat dengan media atau wartawan sebagai mitra kerja di bidang pengawasan.
“Kembali saya contohkan, ada 78 program RW Kumuh di Pemkot Jaktim, ternyata baru kelar 38 RW. Sedangkan 40 RW Kumuh lain yang masih dikerjakan. Nah, bagaimana, soal batas waktu dan alokasi anggaran yang sudah digunakan. Iya, harus dikontrol dong! Sementara itu juga di wilayah Pemkot Jaktim, masih ada lagi 21 RW masuk kategori kumuh. Malah tak tersentuh dan belum masuk dalam program penataan,” jelas Amir Hamzah.
Mumpung masih ada waktu beberapa bulan kedepan dan sebelum mengakhiri jabatannya, Sekda DKI Jakarta sebaiknya jangan seperti ‘alergi‘ dekat dengan kalangan media atau wartawan. “Sebab dari Sekda-Sekda DKI sebelumnya, malah sesekali membuka forum diskusi secara informal untuk mengetahui detail persoalan-persoalan Jakarta yang luput dari perhatiannya,” pungkas Amir Hamzah. © RED/AGUS SANTOSA