JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sebagai bentuk antisipasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta agar selurih jajaran di daerah-daerah untuk bikin peta kerawanan Pilkada Serentak 2024 yang tentu saja harus sesuai dengan kondisi terkini.
Menurut Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun, seyogyanya dapat dijadikan sebagai rujukan jajarannya di daerah-daerah untuk menyusun peta kerawanan Pilkada Serentak 2024 mendatang.
“Tentang IKP untuk Pemilu dan pemilihan kepala daerah sudah diluncurkan Desember 2022. Konsekuensinya begitu memasuki pemilihan 2025, Bawaslu RI tidak lagi mengeluarkan IKP,” tegas Lolly, Senin (24/6/2024) kemarin di Jakarta.
Disebutkan bahwa IKP merupakan bahan setengah jadi yang harus diturunkan ke Provinsi, Kabupaten/Kota supaya menjadi bahan jadi.
Dijelaskan Lolly lebih lanjut bahwa fungsi dari pembuatan peta kerawanan Pilkada 2024 oleh jajaran di daerah akan menjadi pedoman pengawasan seluruh tahapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sedangkan peta itu nantinya berfungsi sebagai panduan menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya ke mana,” terang dia.
Ditambahkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI tersebut, pihaknya juga meminta jajaran di daerah menggunakan data yang akurat untuk memetakan kerawanan Pilkada Serentak 2024.
“Untuk data harus akurat. Pemetaan kerawanan ini juga harus aktual,” tuturnya.
Pada bagian akhir, Lolly juga menyampaikan bahwa IKP yang dibuat Bawaslu RI menjadi sesuatu yang ditunggu semua pihak. Maka dari itu jajaran Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan aktor penting dalam menentukan jalannya Pilkada nanti.
“Namun untuk pengawasan dalam konteks cegah tindak harus kuat. Begitu pun soal pengawasan, juga harus tepat sasaran,” katanya, mengakhiri. © RED/THONIE AG/EDITOR : GOES