JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui peran Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, bikin pertemuan bareng Komisioner Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, Senin (21/10/2024) kemarin, di Ruang Fatahillah, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat.
Sedangkan tujuan dari pertemuan tersebut, guna membahas persiapan dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2024. Pertemuan itu. dihadiri oleh Fahmi Zikrillah selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Munandar Nugraha sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta.
Selaku Pj Gubernur DKI Teguh Setyabudi menyampaikan niatnya dari pertemuan tersebut, sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Apalagi mengingat hal tersebut merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah dalam mendukung dan mensukseskan Pilkada. Seperti diketahui, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 Nopember 2024 mendatang.
“Iya, meskipun pastinya kemarin-kemarin sudah banyak dilakukan koordinasi. Sebagai Penjabat yang baru, kami juga perlu meng-update. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana komitmen kami bersama dengan KPU dan Bawaslu. Jadi, kita harapkan Pilkada bisa berlangsung dengan damai, aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia dan pastinya bermartabat,” harap Teguh Setyabudi.
Selanjutnya juga disinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai dukungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya, menyediakan tempat penyimpanan surat suara dan distribusi logistik. Karena itulah, Teguh Setyabudi juga memastikan akan memonitor kelancaran pelaksanaan pemungutan suara bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Dalam hal ini, kami juga akan bersinergi dengan Forkopimda dan jajaran terkait. Misalnya, bagaimana distribusi logistik untuk lingkungan kota, bagaimana nanti untuk di Kepulauan Seribu, hal-hal yang seperti itu yang tadi juga sudah dibahas,” katanya, menambahkan.
Teguh Setyabudi mengungkapkan akan ada sanksi tegas apabila ASN tidak menjaga netralitas selama masa Pilkada. “Tentu saja terkait dengan ASN yang melanggar akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami serahkan seperti itu, karena sudah ada ketentuannya, bagaimana ASN harus bersikap untuk melambangkan netralitas dalam Pilkada ini,” ucap dia.
Sedangkan Fahmi Zikrillah selaku Komisioner KPU DKI Jakarta menjelaskan, saat ini sedang dalam proses kesiapan logistik dan pendistribusiannya. Penyaluran surat suara kini sudah sampai di masing-masing KPU, baik Kota maupun Kabupaten.
“Selain itu, terkait dengan bagaimana nanti persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), jumlahnya sebanyak 133 ribu orang yang akan dilantik pada 7 Nopember mendatang. Kami juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Fahmi.
Sementara itu Munandar Nugraha selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta turut menyoroti netralitas ASN. Menurutnya, hal tersebut merupakan catatan penting dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Namu untuk catatan penting dari Bawaslu RI terkait dengan netralitas ASN juga sudah kami sampaikan dan Pj Gubernur sangat mendukung untuk terselenggaranya hal itu. Kita sudah kuatkan komitmen. Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa clear netralitasnya,” tutup Munandar Nugraha. ® RED/AGUS SANTOSA