JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta selalu mengutamakan transparansi alias keterbukaan. Termasuk saat mutasi pejabat melalui pelantikan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Disebutkan bahwa kesemua itu dipastikan tidak ada kaitannya dengan upaya meloloskan pemberian bantuan sosial (Bansos). Apalagi dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan berlaga di Pilkada Serentak pada 27 Nopember 2024 mendatang.
Diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati bahwa dalam memberikan Bansos, Pemprov DKI Jakarta selalu berkoordinasi dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. “Sebab, Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial, khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balaikota Pemprov DKI, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).
Selanjutnya, dipaparkan Suharini bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Pemprov DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 3 program Bansos yang meliputi :
- Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi lansia berusia 60 tahun ke atas;
- Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak usia 0-6 tahun dan diutamakan penderita stunting;
- Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas.
“Sedangkan tahap keempat dari ketiga Bansos tersebut akan dicairkan di minggu kedua bulan Desember 2024 untuk pembayaran bulan Oktober, November dan Desember pada tahun berjalan. Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima Bansos tahap 3 yang akan menerima Bansos tahap 4,” terang Suharini.
Lebih jauh, Suharini menuturkan bahwa selama ini, tidak ada Bansos yang diberikan langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta. Program sinergi BUMD yang telah dilakukan berupa Sembako Murah dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta.
“Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket Sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” tutupnya. ® RED/AGUS SANTOSA