PRINGSEWU (POSBERITAKOTA) – Masih terkait dugaan adanya calon kepala daerah (Cakada) di Pilkada Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tim dari PPATK, Densus 88 Mabes Polri dan juga Mabes TNI didesak agar serius untuk mengungkap secara tuntas.
Terlebih lagi sebelumnya cukup semarak bertebarannya, baik spanduk maupun banner yang menolak hasil Pemilihan Bupati Pringsewu, lantaran ada dugaan salah satu Cakada menerima aliran dana dari kelompok teroris. Karenanya, langkah yang tepat, jika Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius.
Seperti diketahui bahwa Senin (23/12/2024) kemarin, tim dari PPATK (pusat analisis dan keuangan), ternyata sudah berada di Kabupaten Pringsewu. Bahkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Cakada Kabupaten Pringsewu, berinisial RP.
Kabar tersebut malah diungkap langsung oleh Ketua Rumah Gibran Pringsewu, Sugeng Ariyanto, Selasa (24/12/2024). “Ihwalnya, saya dihubungi Ustadz Iqbal Abdul Aziz, minta ketemuan untuk membahas tentang pembangunan di Kabupaten Pringsewu,” ucapnya dalam keterangan yang disebar ke kalangan media lokal dan nasional.
Masih menurut Sugeng Ariyanto lebih lanjut, pertemuan itupun dilakukan di salah satu kafe di kawasan Pringsewu, Minggu (22/12/2024). Dari pertemuan itu selain membahas soal Kabupaten Pringsewu, juga termasuk membahas kedatangan tim PPATK dan Mabes TNI yang sedang menyelusuri terkait dugaan aliran dana teroris di di Pilkada Kabupaten Pringsewu 2024 kemarin.
“Ustadz Iqbal Abdul Aziz sempat mempertanyakan motivasi surat saya ke PPATK dan Densus 88 agar dilakukan penelusuran terkait aliran dana teroris di Pilkada Kabupaten Pringsewu, Lampung,” ungkap Sugeng Ariyanto.
Rupanya karena pelaporan tersebut, dianggap menyebabkan tim PPATK yang turun ke Kabupaten Pringsewu, kemudian mengagendakan untuk meminta klarifikasi dari Cakada RP. Malah rencana itu sudah dilakukan oleh pihak PPATK bersama tim yang jumlahnya ada belasan orang.
“Saya dituduh bikin gaduh di Pringsewu dengan kirim surat ke PPATK dan Densus 88, sehingga menyebabkan Bapak RP diperiksa PPATK. Demi Allah, saya tidak pernah menyebutkan nama seseorang atau pribadi dalam surat yang kirim ke PPATK maupun institusi atau lembaga lainnya,” jelas Sugeng Riyanto, Selasa (24/12/2024).
Namun begitu, Sugeng Riyanto hanya meminta agar Pemerintah Pusat jangan lalai terhadap issue dugaan adanya aliran dana teroris ke calon kepala daerah (Cakada) di Pilkada Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Sementara itu Johan Syahril selaku Ketua Umum Ormas Garuda Berwarna Nusantara, ikut memberikan pendapatnya seputar masalah sensitif tersebut. Bahkan, mendesak supaya Pemerintah Pusat atau pihak Aparat Penegak Hukum lainnya untuk lebih responsif serta memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Pringsewu.
“Sebab dari 15 Pilkada di Lampung, hanya Kabupaten Pringsewu yang menjadi pusat perhatian. Maka tak heran jika tim dari PPATK dan pihak aparat yang lainnya sampai turun ke Pringsewu,” tuturnya.
Pada sisi lain, Johan Syahril juga meminta aparat Intelijen seperti dari BIN maupun Intelkam Polri, BAIS dan Komunitas Intelijen lainnya harus serius terhadap issue terkait terorisme yang masuk dalam kategori Ekstra Ordinary Crime. Jangan sampai kebobolan. Apalagi sampai mengganggu program Asta Cita dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jika perlu kami dari Ormas Garuda Berwarna Nusantara bakal membuat surat secara resmi yang ditujukan ke Bapak Aris Marsudiyanto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus supaya punya perhatian khusus ke Kabupaten Pringsewu, apalagi terkait issue-issue terorisme,” pungkas Johan Syahril dalam keterangannya kepada media di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Selasa (24/12/2024). © RED/AGUS SANTOSA
