OLEH : SUGIYANTO (SGY) – EMIK
JOKO WIDODO (Jokowi), mantan Presiden Republika Indonesia dua periode. Sosok yang dianggap membawa negeri ini maju. Menghadirkan harapan dan janji bagi rakyat. Namun, dibalik sorak-sorai sanjungan itu, ada gema suara sumbang yang tak kunjung padam. Tuduhan nepotisme membayangi langkahnya, yakni ketika anaknya, Gibran Rakabuming Raka, kini duduk di kursi Wakil Presiden RI.
Apakah ini wajar, sebuah regenerasi alami, Ataukah hanya ambisi untuk mempertahankan dinasti? Rakyat bertanya: keadilan kini berada di mana? Sebuah lembaga investigasi jurnalistik dunia Mengumumkan nominasi pemimpin terkorup 2024. Nama Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, Muncul di antara nama besar penuh polemik.
Bashar al-Assad, pemimpin kontroversial Suriah, Menyabet gelar kelam: Person of the Year in Organized Crime and Corruption. Kini, nama Jokowi hadir di daftar itu, Mengundang pro dan kontra yang tak kunjung surut.
Jokowi menyangkal tuduhan itu dan menantang bukti. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, mengklarifikasi tudingan tersebut. Organisasi itu menyatakan tidak memiliki bukti yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh korup. Namun, laporan dan spekulasi terus mengalir tanpa henti.
Di negeri kaya sumber daya, rakyat miskin bergulat. Negara bergantung pada pajak dan utang Untuk membiayai kebutuhan negeri ini. Apakah rakyat akan membuka tabir kebenaran? Data menjadi senjata yang bisa melukai, Diserahkan pada polisi, kejaksaan, atau KPK. Dalam pergulatan ini, ada yang bersorak dan ada yang murka.
Dua kubu saling beradu; Satu berkata OCCRP telah layu, Berita itu dihapus, data pun dibantah. Namun kubu lain tetap berpegang teguh: “OCCRP tak menghapus, Jokowi tetap tercatat!”
Biar bagaimanapun, Jokowi adalah mantan Presiden RI. Nama baik seorang pemimpin tetap harus dijaga. Namun, gelar dari OCCRP tak hanya mengganggu telinga, Tetapi juga mencoreng nama bangsa. Membuktikan kebenaran atau menjaga kehormatan menjadi dilema yang sulit; biarkan waktu yang menjadipenentu.
Perang opini terus membara tanpa jeda. Di tengah hiruk-pikuk ini, cerita soal Ibu Kota Nusantara (IKN) membayangi. IKN dibangun atas janji-janji muluk. Namun hingga kini, Kepres tak kunjung direngkuh.
Apakah Presiden Prabowo, pemegang tampuk kekuasaan saat ini bakal terjebak di persimpangan jalan? Melanjutkan ambisi besar itu, Ataukah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyat yang kelaparan? Segera pindah ke IKN yang megah atau utamakan program MBG yang sederhana? Keputusan sulit: siapa benar, siapa salah?
Negeri ini bagai fatamorgana, Indah terlihat, pahit dirasa. Segelintir hidup mewah, mayoritas merana. Inikah arti sejati dari Indonesia Raya? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, Tanya pada nurani, jangan hanya kata. Rakyat mendambakan pemimpin yang jujur, Agar bangsa ini tak lagi terpinggirkan, Agar keadilan sosial benar-benar dirasakan. (***/goes)
(PENULIS : SUGIYANTO (SGY) – EMIK adalah Pengamat Kebijakan Publik, kini tinggal di Jakarta)