BEKASI (POSBERITAKOTA) – Terkait adanya atau mencuat dugaan karena melibatkan kroni, Penjabat (Pj) Walikota Bekasi diminta harus menghentikan semua tender perdagangan dan jasa di tahun 2025. Bahkan hal itu menjadi issue liar dan terus menjadi sorotan publik di Kota Bekasi.
Permintaan serius itu diutarakan Pengamat Kebijakan Publik dan Politik yang juga dikenal sebagai Dewan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI), Ricky Tambunan, melalui keterangan tertulisnya kepada media, Senin (3/2/2025).
Menurutnya lebih lanjut bahwa disaat harta kekayaan Raden Gani Muhamad naik 52 persen, justru dugaan tender proyek perdagangan dan jasa yang melibatkan kroni Pj Walikota Bekasi. Selain itu anjloknya PAD Kota Bekasi tahun 2024 yang juga terus menjadi sorotan publik.
“Jadi, sebaiknya memang Pj Walikota Bekasi harus menghentikan kegiatan mutasi dan tender proyek perdagangan dan jasa tahun 2025. Perlu menunggu sampai Pj serah terima jabatan kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, Maret 2025 mendatang,” tegas Ricky Tambunan, menambahkan.
Dalam pandangan Ricky Tambunan, seyogyany sebagai pejabat karier yang dipromosikan oleh Mendagri di Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad dicurigai sedang berupaya menperkaya diri sendiri dengan melibatkan kaki tangannya di Pemkot Bekasi.
“Ini penting! Pj Walikota Bekasi harus menjelaskan dari mana saja kekayaannya yang naik secara signifikan tersebut. Pj juga perlu menjelaskan, benarkah tuduhan bahwa Pj dan kroninya terlibat bermain dengan mutasi dan tender-tender proyek di Pemkot Bekasi selama setahun ini?” Begitu tegasnya, menambahkan.
Dikatakan Ricky Tambunan, sebelum pergi meninggalkan Kota Bekasi, hendaknya Pj Raden Gani Muhamad harus mengutamakan bertemu dengan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih (2025-2030).
“Bukan hanya itu saja. Pj Raden Gani Muhammad harus bisa menjelaskan ke Walikota dan Wakil Walikota terpilih, apa yang sudah dikerjakannya sejak tahun 2023. Lalu, apa yang mau dilanjutkan Walikota dan Wakil Walikota. Tolong, jangan bersembunyi dan ngumpet ke Mendagri terus,” papar Ricky Tambunan, lagi.
Pada bagian lain, Ricky Tambunan menyarankan agar Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih, harus lebih berhati-hati dan waspada dalam menempatkan jajarannya. Atau, staf dalam menjalan roda pemerintahan di Kota Bekasi kedepannya.
“Karenanya, saya minta agar Walikota Bekasi terpilih supaya berhati-hati. Jangan gegabah dalam menempatkan stafnya yang membantunya. Cari dan tempatkan pejabat yang mumpuni dan ahli dibidangnya. Sebab, masih banyak pejabat yang mumpuni dan baik di Pemerintahan Kota Bekasi. Mereka siap membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Ricky Tambunan juga meminta Walikota dan Wakil Walikota terpilih (Tri Adhianto dan Abdul Haris Bobihoe), harus bisa menempatkan orang-orangnya di Tim Percepatan Pembangunan yang mumpuni dibidangnya.
“Mohon jangan asal comot orang, karena balas budi politik seperti selama ini. Tim Percepatan ini adalah jabatan yang sifatnya strategis, membantu serta bisa menyambungkan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi ke Pemerintahan Pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat serta DPRD Kota Bekasi,” pungkas Ricky Tambunan. © RED/AGUS SANTOSA