JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Saat menghadiri Forum Pembahasan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Usulan Jurnal Koreksi LKPD Audited Tahun 2024, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menegaskan tentang perlu terus berupaya perbaikan dan peningkatakan Tata Kelola Pemerintahan Jakarta.
Penegasan itu disampaikan Wagub Rano Karno yang didampingi Sekda DKI Marullah Matali beserta jajarannya, di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Rano Karno juga mengapresiasi peran BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang tengah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
“Di sini, saya berterima kasih atas kesediaan BPK RI untuk membuka ruang diskusi dalam rangka membahas Usulan Jurnal Koreksi LKPD Audited 2024. Semoga upaya perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan ini mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wagub Rano Karno menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar memanfaatkan forum tersebut untuk segera menyusun tanggapan dan menyelesaikan permasalahan, serta mengawal kelancaran proses tindak lanjut sehingga dapat menunjang penilaian terhadap tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tolong segera lakukan pemulihan atau penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 2 Mei 2025. Untuk temuan yang belum disepakati, lakukan pembahasan bersama BPK RI disertai bukti pendukung yang memadai,” pintanya.
Tak lupa, Wagub Rano Karno juga meminta Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk mengawal seluruh proses hingga pemeriksaan selesai. Ia pun menginstruksikan para Asisten Sekda untuk memastikan perangkat daerah di bawah koordinasinya segera menyelesaikan tindak lanjut atas seluruh temuan, baik yang bersifat administratif maupun yang berkaitan dengan kerugian.
“Pastikan semua permasalahan ditindaklanjuti agar tidak berdampak signifikan terhadap opini laporan keuangan. Harapannya, tidak ada satu pun perangkat daerah dan BUMD yang menyumbang permasalahan signifikan yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya Opini WTP dari BPK RI,” ungkap Wagub Rano.
Sedangkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, M Ali Asyhar, berharap forum ini dapat dimaksimalkan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta sehingga temuan dari tim pemeriksa BPK RI bisa dikonsolidasikan, termasuk berbagai temuan yang harus dikoreksi.
“Tentu harapannya, forum ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh teman-teman di Pemprov DKI Jakarta maupun teman-teman di BPK. Silakan berdiskusi agar koreksi yang sudah dibuat oleh masing-masing tim dapat dikonsolidasikan menjadi satu. Nanti akan disepakati dan kami akan menerima usulan koreksinya. Setelah itu, kami akan menyusun laporan hasil pemeriksaan dan berharap laporan ini menjadi hasil final,” katanya, mengakhiri. © RED/AGUS SANTOSA
