JAKARTA (POSBERITAKOTA) – DPR RI melalui Komisi VIII didesak agar segera memanggil Kementerian Agama (Kemenag) khususnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), karena terkait banyaknya persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan haji di tahun 2025 ini.
Desakan tersebut datang dari Anggota DPR RI, Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal dengan nama artis Eko Patrio. Hal itu pun diungkapkan Eko dikutip dari akun Instagram @amanatnasional, Senin (9/6/2025).
“Jika merujuk beberapa persoalan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji 2025, saya menginstruksikan anggota DPR RI Komisi VIII untuk mengaudit seluruh prosesi haji, sehingga menjadi perbaikan kedepannya,” tulisnya.
Lebih jauh Eko Patrio pun menyebut bahwa anggarannya begitu besar. Kurang lebih ada Rp 20 triliun dan Rp 16 triliun di antaranya untuk penyelenggaraan haji di Arab Saudi, sedangkan Rp 4 triliun untuk internal. ‘Jadi, ya harus audit itu,” tegasnya, lagi.
Masih menurut Eko Patrio lebih lanjut bahwa ada beberapa persoalan yang terjadi selama pelaksanaan haji yang didapatnya selama menjadi anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR yang salah satunya adalah masalah penyelenggara haji yang kini dipegang syarikah.
“Malah, saya melihat faktanya langsung. Dari situ, terus terang saya jadi miris gitu loh! Yang jelas, catatannya begitu banyak banget!” Begitu Eko Patrio, memaparkan.
Disebutkan bahwa masalah syarikah yang sebenarnya mitra untuk pelaksanaan haji, meski dibentuk oleh Pemerintah Arab Saudi, tetapi mereka justru tidak maksimal.
Oleh karenanya, ditambabkan Eko Patrio, satu contoh masalah syarikah yang menangani jemaah haji Indonesia sehingga membuat persoalan terjadi adalah masalah transportasi.
“Nah untuk masalah transportasi contohnya, ternyata banyak driver-driver (bus haji) tuh ngambilnya bukan dari orang Arab Saudi. Tapi dari Bangladesh atau dari India yang nggak tahu medannya. Misalkan mereka antar dari Mina mau ke tempat lempar jamrah. Mereka nyasar dari harusnya 1 atau 2 kilometer sampai jadi 10 kilometer,” ungkapnya.
Dari situlah, Eko Patrio juga sangat menyayangkan apa yang terjadi dan dialaminya saat menjadi Timwas Haji 2025 yakni kekurangan transportasi sehingga membuat chaos.
“Hal itu kan mobilnya nggak ada. Begitu pun busnya juga nggak ada. Termasuk makanan nggak ada, terus jemaah tercecer. Akibatnya membuat chaos karena tidak mendapatkan komunikasi yang maksimal,” ujarnya.
Sedangkan yang lebih miris lagi, dikatakan Eko Patrio, jemaah haji asal Indonesia banyak yang Lansia, makanya mereka terlunta-lunta akibat permasalahan yang terjadi di sana.
“Yang jelas, saya melihat tidak ada tim mitigasi dari pemerintah baik itu dari Pemerintah Indonesia maupun dari Pemerintah Arab Saudi. Saya melihat banyak jamaah yang enggak mendapatkan makan, banyak yang tidak dapat transportasi, banyak yang tidak mendapatkan tenda bahkan hak-hak lansia yang jumlah 30% juga seakan diabaikan,” celetuknya.
Eko Patrio pun menyayangkan karena lemahnya koordinasi kebijakan pusat dan di lapangan. Jemaah yang jadi korban. Karena itu, dia meminta supaya persoalan itubtidak terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang. © RED/AGUS SANTOSA
