OLEH : SUGIYANTO (SGY) – EMIK PATUT disyukuri. Akhirnya ajang balap mobil listrik ‘Formula E Jakarta’ di tahun ketiga tuntas digelar pada tahun 2025 ini. Sebelumnya, ajang serupa telah dilaksanakan pada tahun 2022 (gelaran pertama) dan tahun 2023 (gelaran kedua).
Namun perlu diketahui bahwa anggaran biaya commitment fee Formula E bersumber dari APBD DKI Jakarta dengan total senilai Rp 560 miliar. Dana rakyat inilah yang wajib dan harus dipertanggungjawabkan oleh PT. Jakarta Propertindo (PT. Jakpro) sebagai pelaksana.
Secara kebetulan, saya cukup memahami secara mendalam persoalan terkait ajang Formula E ini. Selanjutnya, saya akan menguraikan secara detail berbagai aspek dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Formula E di Jakarta.
Adapun terkait kemungkinan Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan kontrak penyelenggaraan Formula E pada race berikutnya, keputusan apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau tidak harus dipertimbangkan secara matang.
Hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan dana rakyat yang bersumber dari APBD DKI Jakarta, yang harus terlebih dahulu dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Semoga saja, dana rakyat sebesar Rp 560 miliar yang telah digunakan dari APBD DKI Jakarta untuk membiayai ajang ini dapat memberikan manfaat dan keuntungan nyata bagi warga DKI Jakarta.
Sebagai dasar rujukan, hal ini merujuk pada temuan dan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DKI Jakarta yang pernah diterbitkan. (***/goes)
(PENULIS : SUGIYANTO (SGY) EMIK adalah Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan, kini tinggal di Jakarta)
