JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Rasa kecewa yang sangat mendalam tengah dirasakan oleh Legislator (DPRD DKI) Lukmanul Hakim. Pasalnya, politisi PAN DKI satu ini mengaku kecewa saat melakukan interupsi untuk menyampaian aspirasi masyarakat, eh malah ‘dicuekin‘ Pimpinan Dewan M. Khoirudin.
Atas dasar itulah, Lukman selaku anggota fraksi dan anggota Komisi C di akhir rapat paripurna yang juga dihadiri Wagub Rano Karno, Rabu (16/7/2025) lalu tidak digubris, dirinya menyebut Ketua DPRD DKI Jakarta sebagai tindakan arogan.
Selain menyayangkan sikap yang dianggap tak mengormati hak anggota legislatif, hal tersebut sebenarnya tak perlu terjadi. Apalagi dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang dihadiri eksekutif, Wagub DKI Rano Karno.
“Seharusnya kan sebagai Ketua Dewan bersikap bijak dan menghargai hak-hak anggota. Mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul serta pendapat, semua tahu itu adalah hak anggota dewan,” tegas Lukmanul Hakim melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/6/2025).
Karuan saja kekecewaan anggota legislatif yang akrab disapa Bang Lukman satu ini, bukan tanpa alasan. Sebab, ia bilang apa yang hendak disampaikannya adalah aspirasi dari konstituen yang diperoleh selama masa reses. Karenanya, dirinya berupaya keras menyuarakannya di Gedung DPRD yang dibangun dengan uang rakyat.
“Jujur, saya sunguh kecewa dengan sikap Ketua Dewan. Padahal, tidak seharusnya beliau bersikap begitu. Apalagi menghalangi hak-hak anggotanya,” tegas Lukman, menambahkan.
Seperti diketahui bahwa momentum rapat paripurna yang tidak bisa dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung, karena sedang bertugas ke luar negeri. Namun menurut Bang Lukman rapat tersebut sangat penting.
Dikatakan Lukman lebih lanjut, setidaknya ada dua agenda dalam rapat paripurna tersebut, yang pertama penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2025 dan yang kedua adalah pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun 2025.
Terkait apa yang sebenarnya ingin disampaikan, Lukman pun menyebut beberapa aspirasi yang diserapnya perlu didengarkan secara langsung oleh eksekutif. Yang utama adalah minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi warga masyarakat. Hal tersebut, menurutnya, sangat mendesak dituntaskan karena Jakarta masih menjadi tujuan utama urbanisasi.
“Sungguh ironis memang! Dimana Jakarta sebagai kota yang menjadi tujuan urbanisasi, tempat orang cari kerja dan cari nafkah, ini malah kesulitan dapat pekerjaan. Ini kan ibarat ayam mati di lumbung padi,” bebernya.
Belum lagi soal tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingkat pengangguran di masyarakat Jakarta yang tinggi, justru dikhawatirkan menjadi ‘bom waktu‘ yang dampaknya serius. Apalagi tingkat pengangguran yang tinggi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, bukan saja menyebabkan berbagai masalah sosial di masyarakat, namun bisa mendorong angka kriminalitas.
Oleh karenanya, Lukman ingin menyampaikan hal langsung ke eksekutif, yang pada momentum kemarin diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. “Saat reses banyak warga yang mengeluh sulitnya mencari pekerjaan. Karena itu saya mau sampaikan ke Pak Wagub agar masifkan Job Fair sampai tingkat kelurahan,” kata Lukman.
Atas sikap Ketua DPRD DKI Jakarta M. Khoirudin yang mengabaikan interupsinya, sekali lagi Lukman menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya. M. Khoirudin dianggap berupaya membatasi aspirasi yang ingin disuarakannya.
“Saya sangat menyayangkan sikap pimpinan rapat yang tidak memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD untuk menyuarakan aspirasi yang dititipkan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Bahkan menganggap sikap M. Khoirudin tindakan arogan sebagai pimpinan sidang. Ternyata hal itu juga diungkapkan Astrid Kuya, Anggota Komisi E dari Fraksi PAN, dimana turut menyayangkan interupsi yang tak dihiraukan Ketua DPRD DKI. Terlebih lagi, kata Astrid Kuya, dirinya ingin juga menyampaikan terkait bantuan sosial (Bansos) yang harus lebih masif didistribusikan kepada masyarakat.
Astrid mengungkapkan bahwa ketika reses dirinya mendapatkan aduan terkait adanya calo pada Program pangan murah KJP (Kartu Jakarta Pintar) OTS (Online Total System). Selain itu program tersebut juga terjual bebas melalui platform Facebook.
“Hal itu harus diperhatikan. Sebab di situ kan ada hajat hidup orang banyak. Kita tuh ingin minta subsidi ini (Bansos) diperbanyak gitu loh! Bahan pangan murah ini harus diperbanyak. Tapi, saat mau interupsi kasih masukan, eh malah tidak diberi kesempatan sama oleh Ketua DPRD DKI Jakarta,” celetuknya, kesal. © RED/AGUS SANTOSA