JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Melalui Rapat Pembahasan Perubahan APBD 2025, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengarahkan surplus anggaran daerah tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp 3 triliun. Baik itu untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat maupun di wilayah-wilayah kumuh serta padat penduduk.
“Sebenarnya kan masih banyak RW kumuh di Jakarta yang perlu perhatian. Termasuk balai-balai warga yang belum terkelola dan tak dirawat dengan baik. Makanya, hal itu butuh peran aktif walikota, camat dan lurah supaya pengelolaan fasilitas publik benar-benar bermanfaat bagi warga,” tegas Inggard Joshua di DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Karena itu pula, menurut dia, pentingnya pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi, bukan sekadar proyek rutin yang kurang berdampak langsung.
Pada bagian lain, Inggard Joshua juga menyoroti isu stunting yang masih fluktuatif di Jakarta. Bahkan menyebut penyebabnya bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.
“Perlu diketahui bahwa pola hidup bersih dan sehat itu masih rendah. Kenapa? Iya, karena lingkungannya tidak mendukung. Maka itu, sanitasi dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat kelurahan dan kecamatan harus dibenahi,” ujarnya.
Maka itu, papar Inggard Joshua lebih lanjut, Komisi A bakal merekomendasikan penguatan pengawasan dan percepatan pemanfaatan anggaran untuk program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
“Mulai dari perbaikan lingkungan hingga infrastruktur dasar warga yang ada di seluruh kecamatan maupun kelurahan DKI Jakarta,” pungkasnya. © RED/AGUS SANTOSA