JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Untuk kali pertama dilakukan secara terbuka kepada publik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar konferensi pers mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode Juli 2025, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/8/2025).
“Kalau selama ini kami yang diundang ke DPRD untuk mendengarkan. Namun pada hari ini, justru kami menyampaikan langsung kepada publik agar semua pihak mulai dari pemerintah daerah, DPRD, lembaga pusat hingga masyarakat mempunyai kesepahaman yang sama,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Ditambahkan Gubernur Pramono Anung lebih lanjut bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jelas tidak mungkin berjalan tanpa kerjasama dan kesepakatan bersama.
Saat menyampaikan laporan mengenai realisasi APBD periode Juli 2025, Gubernur Pramono Anung turut didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, jajaran kepala dinas, anggota DPRD DKI Jakarta.serta perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dijelaskan Gubernur Pramono Anung bahwa hingga 31 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 45,63 triliun atau 56 persen dari target Rp 81,73 triliun. Bahkan dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang Rp 31,52 triliun.
Sementara itu untuk realisasi belanja daerah mencapai Rp 30,95 triliun atau 37 persen dari target. Akibat capaian itu, Jakarta membukukan surplus anggaran Rp 14,67 triliun serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 18,56 triliun.
“Yang pasti, Jakarta berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan baik. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pajak, dividen serta berbagai pendapatan lain yang dikelola,” tambahnya.
Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen. Inflasi tetap terkendali di angka 2,25 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,18 persen. Berdasarkan angka-angka tersebut membuktikan Jakarta berada di jalur yang sehat dan stabil.
“Jadi, selain fiskal yang terjaga, aktivitas ekonomi di Jakarta juga tumbuh solid. Ekspor meningkat 17,26 persen, konsumsi rumah tangga naik 5,13 persen dan konsumsi pemerintah bisa tumbuh 5,16 persen,” paparnya, panjang lebar.
Tercatat pada Semester I 2025, nilai investasi di Jakarta mencapai Rp140,8 triliun. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai tujuan investasi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,9 persen. Melalui Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI aktif mendorong promosi investasi, penyederhanaan perizinan hingga penyelenggaraan Jakarta Investment Festival 2025.
Kendati ekonomi tumbuh positif, Gubernur Pramono Anung malah menekankan tantangan utama Jakarta adalah kesenjangan sosial (gini rasio). Untuk itu, Pemprov DKI meluncurkan berbagai program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan program pangan bersubsidi.
“Untuk program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi. Bahkan, kami sedang mengkaji perluasan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, bukan hanya untuk S1, tetapi juga S2 dan S3. Kami ingin anak-anak terbaik Jakarta bisa kuliah hingga ke luar negeri, lalu kembali untuk membangun Jakarta,” ungkap Gubernur Pramono.
Selain itu Pemprov DKI juga serius menekan angka pengangguran. Sepanjang 2025 ditargetkan digelar 21 kali job fair, termasuk pelatihan vokasi dan program Mobile Training Unit (MTU) yang kini difokuskan pada peningkatan kemampuan bahasa asing.
“Hanya saja kesempatan kerja di luar negeri sering terkendala bahasa. Karena itu, Jakarta harus mempersiapkan SDM unggul yang siap bersaing, baik di dalam negeri maupun global,” debutnya.
Gubernur Pramono pun menegaskan bahwa stabilitas ekonomi Jakarta hanya bisa terjaga melalui kerja sama semua pihak, baik DPRD, pemerintah pusat, BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat.
“Sedangkan Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci. Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik,” tutup Gubernur Pramono Anung. © RED/AGUS SANTOSA