JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sebanyak empat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi massa yang berunjuk rasa di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
Sedangkan kedatangan massa tersebut, diterima dengan baik oleh pimpinan dewan beserta beberapa perwakilan dari fraksi, bertempat di ruang pertemuan lantai dasar DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Sebagai wakil dari lembaga DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, tak lupa menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan oleh para mahasiswa tersebut.
“Bahkan, kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat. Juga dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,” tuturnya.
Diakui Basri Baco bahwa DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini. Namun begitu para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat, dimana bahwa mereka harus hidup merakyat.
Masih menurut sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta, dirinya juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta.Karena itulah, lanjut Basri Baco, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi.
“Jadi, harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang. Juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Namun saat disinggung terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Basri Baco juga berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. “Sebab, selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” papar dia, lagi.
Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Basri Baco bakal menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. Bahkan ingin menjadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta.
“Malah perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada. Tentu saja agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,” jelasnya.
Basri Baco juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan yang ada di Perumda Dharma Jaya. Kemudian, meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
“Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,” ujarnya, lagi.
Patut diketahui sebelumnya bahwa Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025) siang.
Dalam pertemuan tersebut, AMPSI menyoroti dua issue utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Untuk fokus utamanya diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah. “Sebaiknya, jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” ucap perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, di lokasi Kamis (4/9/2025).
Pada bagian lain, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD.
Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.
“Apalagi DPRD jelas punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” pungkas Ikhsan. © RED/AGUS SANTOSA