JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Saat ini tengah berlangsung Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Markas Besar PBB, New York, mulai 20-26 September 2025 mendatang. Hal tersebut jelas menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional.
Seperti disarankan Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Faris Al Fadhat, Pemerintah Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto harus tampil lebih vokal untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Terutama ditengah minimnya sikap tegas dari negara-negara Arab.
“Jadi, Pemerintah Indonesia harus berani dan benar-benar vokal di forum PBB itu. Vokal atau lantang dalam arti untuk menyuarakan semangat solusi dua negara. Juga, sekaligus mengecam tindakan Israel,” tegas Prof Faris saat dihubungi POSBERITAKOTA, Minggu (21/9/2025).
Dalam pandangannya bahwa sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan 22 negara, termasuk Liga Arab, ternyata masih belum seimbang. Rekomendasi tersebut lebih banyak menekan Hamas agar menghentikan serangan, nanun tanpa diiringi kecaman terhadap Israel yang terus menggempur Gaza.
“Seharusnya kan statemen yang muncul di PBB itu, ya harus berimbang. Hamas bisa diminta menghentikan serangan, tapi Israel juga wajib dikecam dan diminta untuk menghentikan agresi militerya,” ungkapnya, menambahkan.
Selanjutnya, Prof Faris juga menekankan pentingnya Indonesia mendorong pengakuan internasional atas kemerdekaan Palestina. Dinilainya bahwa solusi dua negara merupakan jalan keluar paling realistis bagi konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Sedangkan perang hanya bisa berakhir jika Palestina diakui sebagai negara berdaulat dan bisa hidup berdampingan dengan Israel. Namun kalau tidak, perjuangan rakyat Palestina melawan Israel bakal terus berlanjut,” ucap dia seraya beranalisa.
Prof Faris mengungkapkan kendati keputusan Sidang Umum PBB tidak mengikat, dukungan kolektif negara anggota dapat memberi tekanan kepada Dewan Keamanan PBB. Khususnya Amerika Serikat, yakni untuk mendesak Israel mengakui Palestina.
“Makanya, momentum itu harus digunakan Indonesia untuk memperkuat diplomasi. Pada saat banyak negara mendesak, sama halnya juga menekan Amerika dan negara besar lain agar memaksa Israel membuka ruang pengakuan terhadap Palestina,” ungkap dia, lagi.
Menutup wawancara, Prof Faris menilai saat ini peluang semakin terbuka, karena kecaman terhadap Israel juga muncul dari berbagai kalangan. Termasuk dari tokoh publik di Eropa, Kanada, hingga Amerika Serikat.
“Manakala negara-negara Arab tidak terlalu menunjukkan taringnya dalam membela Palestina, justru Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum tersebut. Yakni untuk bersuara lantang bagi pengakuan terhadap Palestina sebagai bangsa dan negara yang merdeka,” tutup Prof Faris. ©RED/FATHONI AG/EDITOR : GOES
