OLEH : BUNI YANI
MERENUNGKAN ke mana arah pemerintahan Prabowo setelah lebih setahun mengemban amanat rakyat, sebagian besar aktivis semakin kehilangan harapan. Para aktivis melihat Prabowo adalah Jokowi tiga periode yang tidak membawa kemaslahatan bagi bangsa – khususnya dalam penegakan keadilan.
Prabowo bukannya memulihkan nama baik ratusan bahkan ribuan aktivis, khususnya aktivis Islam, yang dikriminalisasi Jokowi selama 10 tahun, ia sekarang malah melanjutkan kezaliman itu. Prabowo sama sekali tidak tergerak untuk menghentikan kriminalisasi terhadap delapan aktivis yang mempersoalkan ijazah Jokowi.
Prabowo seperti orang yang menutup mata dan telinga terhadap tuntutan keadilan dari para korban Jokowi selama 10 tahun. Dia seperti meremehkan penderitaan dan kerusakan yang telah dilakukan oleh Jokowi secara brutal dan biadab. Padahal banyak di antara para korban itu adalah pendukungnya pada Pemilu 2019.
Terbuat dari apa hati Prabowo sehingga dia begitu tega meninggalkan rakyat dan pendukungnya? Tidak adakah secercah kasihan masih tersisa di dalam hatinya seperti sebelum bergaul dan menjadi bagian dari rezim Jokowi yang zalim? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin nyaring menggema ke sudut-sudut negeri sekarang ini.
Prabowo sangat asyik dan sedang menikmati kemenangannya menjadi presiden. Dia sangat puas, karena berulang kali mencalonkan diri dan baru kali inilah dia berhasil meskipun kemenangannya penuh dinodai kontroversi. Film Dirty Vote dengan jelas menunjukkan bahwa kemenangan Prabowo yang dimanipulasi Jokowi sejak awal penuh diwarnai kecurangan.
Kecurangan dalam Pemilu 2024 kembali mencuat sekarang ini karena Prabowo begitu kuat membela Jokowi yang zalim dan biadab. Para aktivis semakin yakin bahwa manipulasi kemenangan Prabowo oleh Jokowi harus dibayar. Dan sekaranglah waktunya Prabowo harus membayar kezaliman Jokowi itu dengan mengorbankan rakyat.
Prabowo kini sudah menjadi manusia asing yang tidak bisa lagi dikenali. Hal-hal baik yang pernah dibaca publik dalam bukunya Paradoks Indonesia dan hal-hal menjanjikan dalam banyak pidatonya tak bisa lagi menjadi rujukan. Karena semua itu adalah Prabowo versi zaman dulu, sedangkan Prabowo versi sekarang sangat bertolak belakang.
Prabowo secara terang-terangan membela Jokowi yang zalim dan biadab karena Jokowi adalah “hopeng”-nya. Dengan pernyataan yang tidak pada tempatnya ini saja sudah sangat jelas bahwa Prabowo bukanlah presiden yang bisa dipertahankan. Prabowo sudah mencampur-adukkan antara wilayah pribadi dengan urusan negara. Prabowo rela mengorbankan 280 juta rakyat demi Jokowi seorang.
Dalam soal-soal keadilan, wawasan Prabowo sangat miskin. Hadits terkenal dari Rasulullah SAW ini perlu kiranya kita sampaikan di sini sebagai upaya untuk saling menasihati dalam kebenaran. Rasulullah SAW pernah bersabda, putri kesayangannya Fatimah pun kalau ketahuan mencuri akan beliau potong tangannya. Begitulah sikap pemimpin yang bertakwa. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan melindungi kejahatan.
Ini baru hopeng, bagaimana kalau yang melakukan kejahatan adalah anak dan keluarga sendiri? Prabowo sudah pasti akan goyah dalam menegakkan keadilan. Ujian pertama sebagai presiden dalam menangani kezaliman Jokowi selama 10 tahun telah gagal secara mengenaskan. Prabowo terkonfirmasi tidak mempunyai visi besar kenegaraan yang melampaui interes sempit dan primordial.
Kaki, tangan, bahkan semua anggota tubuhnya, kini telah terikat penuh untuk mengabdi kepada Jokowi yang zalim dan biadab. Setelah secara telanjang mengambil alih kasus dugaan mega korupsi Whoosh, maka sekarang Prabowo tidak cukup berhenti sampai di situ. Prabowo kini membiarkan delapan aktivis yang mempersoalkan ijazah Jokowi menjadi tersangka.
Jelas ini kriminalisasi yang dipertontonkan secara telanjang di depan mata, dan harus dilawan. Ini adalah cara-cara Jokowi yang zalim dan biadab yang dilanjutkan oleh Prabowo tanpa hati. Prabowo dengan enteng menganggap kriminalisasi aktivis ini cuma soal kecil yang tidak perlu dipersoalkan. Istana bungkam. Prabowo, seperti business as usual, asyik jalan-jalan ke luar negeri.
Prabowo kelihatannya tidak suka, atau bahkan mungkin sangat benci, jika terus-menerus direcoki oleh urusan-urusan penegakan keadilan yang dianggapnya sepele, tidak penting, dan bikin gaduh. Tapi Prabowo sekarang tidak bisa menghindar, karena dia telah menjadi presiden yang mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyatnya.
Penegakan keadilan setelah pergantian presiden semakin menjadi fatamorgana yang mengecewakan sebagian besar rakyat. Reformasi Polri berjalan tertatih-tatih dan menjadi cemoohan publik karena masih ada Listyo Sigit di dalam komisi. Bagaimana mungkin orang yang mau direformasi menjadi bagian dari komisi reformasi?
Kelemahan utama reformasi Polri terletak pada belum menyentuh akar masalah kultural dan masih bersifat parsial. Meskipun Polri telah berpisah dari TNI, budaya dan pola pikir militeristik masih melekat kuat pada institusi Polri. Ini berdampak pada rendahnya kinerja dalam melayani masyarakat dan pendekatan yang cenderung represif serta anti-demokrasi.
Berbagai kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan, dan impunitas yang terus terjadi menyebabkan krisis kepercayaan yang mendalam di tengah masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Alih-alih merespons kritik dengan perbaikan nyata, Polri terkadang cenderung melakukan penyangkalan.
Pembentukan komisi reformasi tidak melibatkan unsur masyarakat sipil yang independen. Ini menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan efektivitas dalam menyelesaikan masalah sistemik. Komposisi komisi yang baru dilantik, yang mencakup unsur internal Polri dan menteri aktif, menimbulkan kekhawatiran akan independensi dan potensi konflik kepentingan dalam melakukan evaluasi obyektif.
Orang-orang yang ditunjuk adalah orang-orang lama yang itu-itu saja, seolah tidak ada orang lain yang mampu. Seharusnya kalau Prabowo berniat membangun persatuan nasional, tokoh-tokoh muda seperti Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari yang dikenal kritis dilibatkan. Mereka tidak hanya kritis, tetapi juga memiliki kemampaun—bahkan lebih mampu daripada beberapa anggota komisi sekarang ini.
Pendek kata, Prabowo telah gagal menunjukkan diri sebagai presiden yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Dia telah gagal melewati ujian pertama dalam menangani kasus Jokowi yang zalim dan biadab. Kondisi ini sangat membahayakan bangsa dan negara, karena kerusuhan pada akhir Agustus lalu bisa terulang kembali.
Kata pepatah, hanya keledai yang jatuh dua kali ke dalam lubang yang sama. (***)
(PENULIS : BUNI YANI adalah Peneliti Media, Budaya dan Politik Asia Tenggara, tinggal di Jakarta)