BONE (POSBERITAKOTA) – Tekanan fiskal dan beban utang daerah menjadi faktor utama belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bone pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Bone mencatat beban utang daerah mencapai sekitar Rp300 miliar, sehingga ruang fiskal untuk pembiayaan sektor kesehatan menjadi terbatas.
Kondisi tersebut disampaikan Wakil Bupati Bone H. Andi Akmal Pasluddin dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia di Aula BerAmal, Rumah Jabatan Wakil Bupati Bone, Sabtu (13/12/2025).
Ditambahkan Andi Akmal, kondisi fiskal tersebut membuat pemerintah daerah belum mampu merealisasikan UHC istimewa pada tahun berjalan. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk kembali memperkuat pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat pada tahun anggaran berikutnya.
“Untuk di tahun 2026 mendatang, pemerintah daerah bersama Bupati Bone telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp174 miliar guna mendukung kembali pelaksanaan UHC,” ujarnya.
Selanjutnya, Andi Akmal menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal juga berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung berbagai lembaga sosial, termasuk relawan kesehatan. Namun demikian, peran relawan tetap dinilai strategis, khususnya dalam kegiatan edukasi, kampanye kesehatan, serta pendampingan masyarakat.
Namun selain sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bone juga memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pembayaran hak-hak aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa yang selama ini tetap dibayarkan tepat waktu. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan serta secara bertahap di kecamatan dan desa.
Pemerintah daerah, imbuh Andi Akmal, mendorong sinergi antara APBD dan peran relawan dalam menekan berbagai persoalan kesehatan, termasuk penurunan angka stunting melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Peran relawan penting agar anggaran publik benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Pembina Rekan Indonesia Bone, Bahtiar Parenrengi, mengatakan bahwa Rekan Indonesia telah berkiprah selama 14 tahun dalam berbagai aktivitas sosial dan kemanusiaan, termasuk saat pandemi Covid-19 sejak 2020.
DiharapkanBahtiar, relawan tetap berkontribusi aktif di tengah keterbatasan fiskal daerah, mulai dari pendampingan pasien, penanganan stunting, hingga respon kebencanaan. Ia mencontohkan penyaluran bantuan nutrisi bagi balita pada akhir 2022 serta pengiriman bantuan logistik saat bencana di Mamuju.
Bahkan, Bahtiar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bone yang berencana mengaktifkan kembali UHC pada 2026. Ia berharap, kebijakan tersebut dapat memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
“Dalam hal ini, Relawan bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Yang menjadi nilai utama adalah kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama di saat akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan,” tutupnya. © RED/FATHONIE AG /EDITOR : GOES