JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Jelang penghujung tahun 2025 ini, sejumlah program pembangunan yang bakal dilakukan pada 2026 mendatang, sudah mulai dibeberkan oleh orang ‘nomor satu’ di DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung.
Kendati mengalami penurunan dari Rp 91,86 triliun menjadi Rp 81,32 triliun, akibat adanya pengurangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Pemprov DKI Jakarta tetap optimis sejumlah persoalan di Jakarta masih menjadi fokus untuk ditanggulangi.
“Untuk APBD di Tahun Anggaran 2026 ini menyoroti sejumlah issue strategis. Antara lain meliputi penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan serta penanganan kemacetan,” tegas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melalui kwterangan resminya kepada media, Sabtu (27/12/2025) di Jakarta.
Masih menurut Gubernur Pramono Anung bahwa APBD Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, jauh dibawah nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun atau turun Rp 10,54 triliun.
Adapun penurunan APBD Pemprov DKI Jakarta tersebut terutama disebabkan turunnya Pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.
Yakni dari yang sebelumnya Rp 26,14 triliun di Tahun Anggaran 2025 menjadi hanya sebesar Rp 11,16 triliun di Tahun Anggaran 2026. Penurunan terbesar pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp 14,79 triliun.
“Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal. Tentu saja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” terangnya.
Sedangkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, juga memaparkan bahwa sejumlah mandatory spending berupa anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06% total belanja daerah diluar bantuan keuangan. “Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%,” ujar dia.
Selanjutnya, Michael Rolandi mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan infrastruktur kota agar layak dan memadai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,77 triliun, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan sebesar Rp 582 miliar, dan peningkatan modal manusia yang berdaya saing senilai Rp 17,58 triliun.
Selain itu ada pula program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri dengan anggaran sebesar Rp 2,70 triliun, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif sebesar Rp 2,36 triliun, penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit sebesar Rp 7,82 triliun, serta optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebesar Rp 6,27 triliun.
“Sementara dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, kami membaginya menjadi beberapa pos. Masing-masing meliputi pengendalian banjir dengan anggaran Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun serta pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp 289,72 miliar,” pungkas Michael Rolandi. © RED/AGUS SANTOSA