JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat masih dominan menghadapi keluhan warga terkait pelayanan kesehatan di sepanjang 2025.
Bahkan temuan tersebut berdasarkan survei lapangan dan kompilasi laporan pengaduan yang dilakukan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia di lima RSUD Tipe B Jakarta.
Seperti dikatakan Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang selama ini disampaikan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman warga di lapangan.
“Sepanjang pemantauan kami di tahun 2025, masih banyak keluhan berulang yang disampaikan pasien dan keluarga pasien. Mulai dari waktu tunggu, kepadatan layanan sampai minimnya informasi yang mudah dipahami,” tegas Tian, sapaan akrab Martha Tiana Hermawan, kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Namun berdasarkan catatan Rekan Indonesia, RSUD Koja dinilai relatif paling konsisten dalam merespons keluhan warga. Meski tetap menghadapi tekanan layanan yang tinggi, rumah sakit tersebut dianggap lebih terbuka dalam memberikan informasi dan lebih cepat menindaklanjuti pengaduan pasien.
Sedangkan di posisi berikutnya, RSUD Pasar Minggu dinilai cukup responsif ditengah beban pasien yang besar sebagai rumah sakit rujukan di Jakarta Selatan. Diketahui banyak warga menilai pelayanan di Pasar Minggu tidak selalu cepat, namun masih komunikatif dan terbuka terhadap keluhan.
“Yang jelas di RSUD Pasar Minggu ini tipikal rumah sakit yang sibuk, tapi petugasnya masih mau menjelaskan. Bagi pasien, itu sangat penting,” ujarya.
Sementara itu RSUD Pasar Rebo menempati posisi selanjutnya dengan keluhan yang paling sering berkaitan dengan antrean panjang, perubahan jadwal pelayanan, serta keterbatasan informasi non-medis. Rekan Indonesia mencatat persoalan tersebut muncul berulang sepanjang tahun, menunjukkan adanya masalah sistemik.
Adapun RSUD Budhi Asih, yang merupakan rumah sakit besar dan rumah sakit pendidikan, menghadapi keluhan terkait birokrasi layanan yang dinilai berlapis serta alur pelayanan yang membingungkan, terutama bagi pasien rujukan. “Skala besar tidak selalu sejalan dengan kemudahan layanan bagi warga,” kata Tian, lagi.
Kondisi paling berat ditemukan di RSUD Cengkareng. Laporan warga sepanjang 2025 didominasi keluhan soal kepadatan pasien, waktu tunggu di IGD, serta kelelahan tenaga kesehatan. Rekan Indonesia menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketimpangan antara kapasitas rumah sakit dan beban layanan wilayah Jakarta Barat.
Dikatakan Tian lebih lanjut bahwa temuan lapangan ini tidak dimaksudkan untuk menegasikan laporan resmi pemerintah, melainkan melengkapi evaluasi pelayanan kesehatan dari sudut pandang warga.
“Sebab, angka kepuasan itu penting. Tapi, pengalaman pasien juga harus didengar. Kalau keluhan yang sama terus muncul setiap tahun, berarti ada masalah struktural yang belum diselesaikan,” benernya.
Karena itu, Rekan Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka data keluhan secara lebih transparan serta menjadikan temuan masyarakat sipil sebagai bagian dari evaluasi resmi pelayanan RSUD.
“Sejatinya, pelayanan kesehatan publik bukan sekadar soal kinerja administrasi. Tapi, juga soal kehadiran negara saat warganya sedang paling rentan,” pungkas Tian. © RED/RAMADHAN ALDIANSYAH/EDITOR : GOES