KOTA BEKASI (POSBERITAKOTA) – Sejumlah warga yang mengaku hidup tanpa dokumen kependudukan di Kota Bekasi menyampaikan surat terbuka kepada Walikota Bekasi. Bahkan dalam suratnya tersebut, mereka meminta perhatian pemerintah kota (Pemkot) agar membantu masyarakat terlantar yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Sedangkan surat terbuka itu sendiri disampaikan Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, Eddie Karsito, Rabu (29/4/2026) kemarin atas nama warga tanpa identitas. Mereka mengaku ingin hidup tertib dan normal seperti masyarakat lainnya, namun terkendala karena tidak tercatat dalam sistem administrasi negara.
Seperti yang tertulis dalam isi surat tersebut, ditengah era digitalisasi dan kemudahan layanan administrasi, masih ada warga yang hidup tanpa status hukum karena tidak memiliki dokumen dasar seperti KTP dan KK. Bahkan, sebagian keluarga disebut belum memiliki akta nikah maupun akta kelahiran anak.
Tak ayal bahwa permasalahan itu disebut terjadi di kantong-kantong kemiskinan, khususnya di wilayah Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kondisi tersebut menimpa baik penduduk lokal maupun pendatang.
“Anak-anak lahir tanpa dicatat negara. Orang dewasa tidak bisa mengurus KTP, karena minimnya informasi. Juga akibat rendahnya literasi administrasi dan terkendala biaya. Lansia pun ada yang terlupakan dalam sistem kependudukan!” Begitu bunyi keluhan dalam suratnya itu.
Eddie Karsito juga menyoroti dampak serius dari ketiadaan identitas resmi. Anak-anak kesulitan mendaftar sekolah formal. Selain itu warga tidak bisa mengakses layanan kesehatan serta tidak memperoleh bantuan sosial.
Bukan cuma itu saja. Masih dalam surat itu disebutkan ada warga yang mengalami kesulitan pemakaman karena ditolak dimakamkan di tanah wakaf maupun Tempat Pemakaman Umum (TPU) akibat tidak memiliki KTP.
Maka itu Eddie Karsito pun menilai warga tanpa identitas hidup di “ruang abu-abu” dan menjadi kelompok paling rentan secara ekonomi, sosial maupun hukum. Oleh karenanya, Yayasan Humaniora meminta pemerintah kota (Pemkot) Bekasi, hadir memastikan seluruh warga negara diakui keberadaannya.
“Sebab, warga tanpa identitas bukan llah sekadar statistik. Kami adalah manusia nyata dengan kebutuhan, harapan dan hak,” debutnya, lagi.
Masih melalui suratnya tersebut, mereka berharap Pemerintah Kota(Pemkot) Bekasi dapat membuka akses layanan jemput bola, pendampingan administrasi serta solusi nyata bagi warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. © RED/DAMAR NOVRIZAL /EDITOR: GOES
