BALI (POSBERITAKOTA) – DPRD Buleleng dan Disdikpora Buleleng menggelar audiensi di Gedung Dewan, Jumat (29/5/2026). Pertemuan ini membahas pemerataan sekolah Buleleng menjelang Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) 2026, guna mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, memimpin rapat tersebut. Tujuannya mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk mencegah polemik tahunan terulang kembali.
Ketut Ngurah Arya menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat. Mereka masih terpaku pada sekolah favorit. Penumpukan siswa di perkotaan membuat sekolah kecamatan sepi peminat, padahal kualitas tenaga pendidik Buleleng merata.
“Kualitas guru-guru kita di Buleleng sebenarnya sudah bagus dan merata,” ujar Ngurah Arya. Intervensi sekolah sepi peminat sangat penting. Melengkapi fasilitas infrastruktur dapat meningkatkan daya saing serta membantu pemerataan rombongan belajar.
Perpindahan Kartu Keluarga (KK) fiktif juga menjadi sorotan. Perpindahan domisili riil sah menurut aturan. Namun, KK fiktif harus ditindak tegas melalui verifikasi ketat oleh panitia SPMB.
Selain SPMB, rapat membahas tantangan besar dunia pendidikan. Kabupaten Buleleng menghadapi krisis kekurangan sekitar 1.000 tenaga pendidik. Krisis ini terutama terjadi pada tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP).
Menyikapi hal tersebut, Ngurah Arya mengingatkan amanat konstitusi. Pasal 31 UUD 1945 menyebut pemenuhan hak pendidikan dasar. Ini merupakan kewajiban pemerintah pusat, sehingga DPRD Buleleng mendorong Disdikpora berkoordinasi.
Koordinasi ini bertujuan mendesak pemerintah pusat. Tujuannya agar Kabupaten Buleleng segera mendapat kuota formasi guru memadai. Kuota ini krusial untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar dalam waktu dekat.
DPRD Buleleng berharap Disdikpora merumuskan formula SPMB 2026 yang lebih matang. Formula ini harus transparan dan akuntabel. Tujuannya mengakomodasi hak seluruh anak di Kabupaten Buleleng demi pendidikan layak serta pemerataan sekolah Buleleng yang adil. ® RED/BALI 01
