BALI (POSBERITAKOTA) – Provinsi Bali kini memasuki musim kemarau. Namun, BPBD Provinsi Bali belum menerima laporan kekeringan atau krisis air bersih hingga awal Juni 2026. Kondisi ini menunjukkan belum adanya dampak signifikan musim kemarau Bali.
I Gede Teja, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, menyatakan kondisi lapangan masih terkendali. Belum ada gejala peningkatan menuju situasi darurat. “Laporan kekeringan belum ada,” ujarnya pada Sabtu (6/6/2026).
Meski demikian, BPBD Bali tetap meningkatkan kewaspadaan. Mereka menghadapi potensi bencana di musim kemarau Bali. Mitigasi difokuskan pada pengendalian risiko kekeringan dan kebakaran hutan.
Selain itu, mitigasi juga menyasar krisis air bersih. Ini berlaku di sejumlah wilayah rawan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.
Teja menjelaskan, pemantauan cuaca dilakukan harian. Upaya pencegahan di daerah rawan kekeringan juga dilakukan. BPBD menyiapkan respons cepat pasokan air bersih.
“Mitigasi kemarau berfokus pada pengendalian risiko,” jelasnya. Ini meliputi pemantauan harian dan pencegahan di wilayah rawan. Kesiapan respons cepat juga menjadi prioritas.
Tren kondisi awal musim kemarau masih terkendali. Belum ada peningkatan signifikan menuju kedaruratan. Ini berdasarkan pengamatan BPBD Bali.
Data BPBD Bali tiga tahun terakhir menunjukkan potensi kekeringan. Wilayah rawan umumnya berada di Bali Utara dan Bali Timur. Ini termasuk Kabupaten Buleleng dan Karangasem.
Jembrana dan sebagian Bangli juga masuk daftar. Kabupaten Buleleng paling konsisten terdampak. Daerah ini mengalami kekeringan setiap musim kemarau.
Pada 2023, 28 desa terdampak kekeringan di Buleleng. Jumlah ini menurun menjadi tujuh desa pada 2024. Penurunan terjadi karena curah hujan lebih baik.
Namun, pada 2025, desa terdampak kembali naik. Sebanyak 24 desa mengalami dampak musim kemarau. Ini akibat musim kemarau yang lebih kering.
Meskipun fluktuatif, lokasi rawan kekeringan tetap sama. Daerah-daerah tersebut menjadi prioritas pemerintah. Mereka diutamakan dalam upaya pengendalian dan mitigasi musim kemarau.
BPBD Bali memperkuat koordinasi lintas sektor. Ini dilakukan dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi teknis. Tujuannya mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini.
Kesiapsiagaan personel dan peralatan ditingkatkan. Ini untuk memastikan respons cepat. Terutama jika terjadi gangguan pasokan air atau kebakaran lahan.
BPBD Bali merekomendasikan penguatan infrastruktur air bersih. Ini berlaku di wilayah langganan kekeringan. Solusi jangka panjang ini penting hadapi ancaman kekeringan setiap musim kemarau Bali.
Dengan kondisi yang terkendali, masyarakat diimbau bijak. Mereka harus menggunakan air bersih secara hemat. Kewaspadaan terhadap kebakaran lahan juga penting selama musim kemarau Bali. ® RED/BALI 01