JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pengadilan Militer II-08 Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis terhadap empat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), setelah terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Para terdakwa masing-masing adalah Sersan Dua Edi Sudarko yang divonis 3 tahun penjara disertai dengan pemecatan, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi selama 2 tahun 6 bulan juga disertai hukuman pemecatan dari keanggotaan militer, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun, serta Letnan Satu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan.
Selain itu Majelis juga memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti dari tindak pidana penyiraman terhadap Andrie Yunus. Dalam kesempatan yang sama, Majelis Pengadilan Militer juga berpendapat bahwa ketidakhadiran Andrie Yunus selaku saksi korban, dalam persidangan tidak hanya mengabaikan kewajiban hukum. Tetapi, juga telah merendahkan wibawa pengadilan serta menyebarkan stigma negatif dan ketidakpercayaan terhadap Peradilan Militer.
“Karena itu, kami memandang bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut merupakan fakta tentang praktik impunitas serta bentuk penguatan terhadap proses remiliterisasi di Indonesia. Kami juga menilai vonis terhadap terdakwa yang dijatuhkan tidak setimpal dengan akibat yang harus ditanggung oleh korban yang menjadikan persidangan Pengadilan Militer dalam kasus Andrie Yunus lebih merupakan peradilan sandiwara (mock trial) yang mengabaikan prinsip fair trial, independen dan imparsial,” tegas Ardi Manto Adiputra dari IMPARSIAL yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil.
Menurutnya bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Pengadilan Militer juga sangat absurd mengingat pertimbangan hal yang meringankan tindakan para terdakwa. Dimana mereka mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyampaikan permintaan maaf kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan, masyarakat Indonesia# dan korban dalam persidangan.
Ditambahkan Ardi Manto bahwa pihaknya menilai konstruksi putusan tersebut telah sesuai dengan prediksi, dimana Pengadilan Militer mengutamakan sisi kepentingan militer dibandingkan dengan kepentingan keadilan korban. Apa yang ditampilkan dalam persidangan kasus Andrie Yunus pada Peradilan Militer itu, sama sekali tidak mengadopsi perspektif korban.
Dikatakannya lebih lanjut bahwa posisi dan sikap yang dilakukan oleh Andrie Yunus dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga vonis tersebut membuktikan stigma negatif Peradilan Militer. Terlebih lagi, perintah Pengadilan Militer untuk memusnahkan barang bukti merupakan upaya Peradilan Militer yang dengan sengaja menghalangi, mengintervensi atau menggagalkan (obstruction of justice) proses penegakan hukum.
“Oleh karenanya, kami mengingatkan bahwa penjatuhan vonis terhadap keempat terdakwa tersebut tidak menutup yurisdiksi peradilan umum untuk mengadili kasus Andrie Yunus,” ucap dia.
Sebab, lanjut Ardi Manto, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 52/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tanggal 2 Juni 2026 memerintahkan penyidik pada Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses penyidikannya yang memang terbukti belum pernah dihentikan secara resmi sesuai dengan KUHAP. Meski pengadilan militer memerintahkan pemusnahan barang bukti, namun kami memandang hal itu tidak menjadi penghalang bagi penyidik Polri dalam mengungkap kebenaran serta proses penegakan hukum kasus Andrie Yunus.
Atas dasar itu semua, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pihak Kepolisan untuk segera melanjutkan penyidikan terhadap kasus Andri Yunus untuk bekerjasama dengan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) selaku kuasa hukum Andrie Yunus demi mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepadanya.
“Bahkan, kami juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang mengadili uji materi terhadap UU No. 34 Tahun 2004 jo. UU. No. 3 tahun 2025 tentang TNI dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk segera memutuskan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kasus Andrie Yunus serta proses remiiterisasi yang membahayakan kehidupan demokrasi di Indonesia,” pungkas Ardi Manto melalui keterangan resminya kepada awak media, Kamis (11/6/2026) malam kemarin. ® RED/FATHONIE AG/EDITOR : GOES