JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Lantaran berada di Perumahan Pulogebang Permai RT 001/RW 012 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, rencana operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) diprotes warga setempat. Meski kondisi fasilitas tersebut diketahui masih dalam tahap persiapan operasional.
Selain dianggap cukup meresahkan, warga pun mengaku khawatir terkait dampak gangguan oleh operasional dapur MBG tersebut. Beberapa di antaranya kemungkinan munculnya bau pengolahan makanan, sanitasi serta pengelolaan limbah.
Bukan hanya itu saja. Termasuk kebisingan dalam operasional, dimana jam kerja dapur MBG yang berlangsung sejak malam hingga dini hari. Belum lagi bakal meningkatnya lalu lintas kendaraan dan kebutuhan parkir pegawai yang dikhawatirkan bakal menggunakan badan jalan di lingkungan perumahan.
Sedangkan keresahan yang muncul akibat ditambah sang pemilik yayasan atau pengelola SPPG dimaksud, dikentarai sangat arogan. Padahal, pendirian sebuah dapur MBG sebagaimana ketentuan yang berlaku, harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari lingkungan atau masyarakat sekitarnya.
Jika ada warga sekitar yang dianggap setuju sebagaimana klaim mereka, hal itu jelas bukan warga RT 001/RW 012, melainkan warga di luar lingkungan RT 001. Bahkan ada indikasi atau dugaan manipulasi nama maupun tanda tangan masyarakat dan atau persetujuan warga.
Seperti dikatakan Ketua RT 001, Rizwan Firmansyah yang didampingi Sekretaris RT Ardianto bersama sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat, secara terbuka menyampaikan bahwa warga mempertanyakan proses persetujuan lingkungan yang menjadi bagian dari pendirian dan operasional dapur/gudang tersebut.
“Sebab hingga saat ini masih terdapat warga yang merasa belum pernah memberikan persetujuan terhadap keberadaan dapur MBG tersebut. Oleh karenanya, kami meminta adanya klarifikasi dan transparansi terkait proses perizinan serta persetujuan lingkungan yang telah dilakukan,” desaknya.
Selanjutnya, Rizwan juga menjelaskan bahwa pihak RT bersama warga telah menyampaikan surat keberatan secara tertulis kepada pengelola yayasan yang mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut serta kepada pihak terkait yang membawahi program MBG. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang memuaskan.
Melalui kesempatan yang sama, tokoh pemuda setempat bernama Ruben Tim Hardian yang juga salah seorang aktivis Organisasi Kepemudaan Jakarta, mengungkapkan bahwa warga berharap pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian lokasi dapur MBG dengan peruntukan kawasan perumahan.
“Maka itu, kami meminta agar seluruh proses perizinan dan termasuk aspek lingkungan serta kesesuaian tata ruang dapat dikaji secara transparan oleh instansi yang berwenang. Sebab, pada prinsipnya warga sangat mendukung program pemerintah. Namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan kenyamanan, keamanan dan juga aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi,” kata Ruben, mengakhiri. ® RED/AGUS SANTOSA
