JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sosok Akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia (UMI), Dr. Rasminto, menilai arah keberhasilan pembangunan Papua tidak ditentukan oleh kuatnya perdebatan politik. Tapi, justru oleh kemampuan negara menghadirkan kebijakan yang berbasis data, sensitif terhadap karakteristik masyarakat serta konsisten mengawal implementasi pembangunan di lapangan.
Disebutkan Dr Rasminto lebih lanjut, Papua merupakan miniatur kompleksitas pembangunan nasional. Tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kondisi geografis, keragaman budaya, kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga dinamika keamanan di sejumlah wilayah.
Pandangan tersebut di atas disampaikan dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional’ yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Graha MPSI, Jakarta, Rabu (22/7/2026) kemarin.
“Papua tidak bisa dibaca dengan satu kacamata. Persoalannya multidimensi sehingga penyelesaiannya juga harus komprehensif. Ketika kita hanya melihat dari satu sisi, maka kebijakan yang lahir berpotensi tidak menyentuh akar persoalan,” tuturnya.
Karena itu, Dr Rasminto mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Arah kebijakan tersebut sudah berada pada jalur yang tepat karena berorientasi mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia,” urainya.
Meski demikian, Dr Rasminto mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dibangun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh kebijakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Besarnya dana pembangunan, termasuk dana Otonomi Khusus, harus diukur dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Jika tata kelola, pengawasan, dan implementasinya belum optimal, maka besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan,” katanya.
Masih menurut Dr Rasminto, karakteristik Papua yang memiliki ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan wilayah adat menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif. Kebijakan yang berhasil di satu daerah belum tentu efektif diterapkan di daerah lain.
“Pendekatan pembangunan di wilayah pesisir tentu berbeda dengan wilayah pegunungan atau pedalaman. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang berbasis kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan riil masyarakat agar pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial,” katanya.
Tak lupa, Dr Rasminto juga mengingatkan agar publik tidak terjebak pada generalisasi terhadap kondisi Papua. Menurutnya, dinamika keamanan memang masih terjadi di sejumlah wilayah, tetapi kondisi tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menggambarkan keseluruhan Papua.
“Papua bukan hanya tentang konflik. Banyak daerah yang tumbuh, masyarakatnya aktif bertani, berdagang, membangun pendidikan, dan mengembangkan usaha. Karena itu, kita harus melihat Papua secara utuh agar kebijakan yang disusun juga proporsional dan objektif,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman melakukan penelitian lapangan di berbagai wilayah Papua, Rasminto menilai masyarakat memiliki daya tahan sosial yang kuat serta keinginan besar untuk maju.
“Ketika negara mampu menghadirkan akses pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan usaha, infrastruktur, dan kepastian keamanan, masyarakat Papua mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” terangnya.
Ditambahkan Dr Rasminto bahwa pembangunan Papua ke depan harus bergeser dari sekadar membangun infrastruktur menuju pembangunan manusia. Investasi pada pendidikan, peningkatan kapasitas generasi muda, penguatan ekonomi lokal, serta kualitas kepemimpinan daerah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan jangka panjang.
“Masyarakat tentunya melihat keberhasilan pembangunan Papua bukan hanya diukur dari berapa banyak proyek yang selesai dibangun, tetapi dari seberapa besar masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas hidupnya. Itulah esensi pembangunan yang berkeadilan sebagaimana amanat konstitusi,” ujarnya.
Dr Rasminto pun ingin mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk akademisi, pemerintah, media, dan masyarakat sipil, untuk mengedepankan dialog yang sehat dan kritik yang konstruktif.
“Kritik terhadap pembangunan tentu diperlukan dalam negara demokrasi. Namun kritik harus berbasis data, menawarkan solusi, dan memperkuat kualitas kebijakan. Papua membutuhkan kolaborasi dan optimisme, bukan narasi yang memperuncing polarisasi. Jika pembangunan dijalankan secara inklusif, transparan, dan konsisten, saya optimistis Papua akan menjadi salah satu pilar penting kemajuan Indonesia,” pungkas Dr Rasminto. ® RED/FATHONIE AG/EDITOR: GOES