JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah menggelar rapat paripurna penandatanganan memorandum of understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Namun besaran KUA-PPAS APBD 2025 bersama Pemprov DKI Jakarta disepakati mencapai Rp 91,1 triliun.
Sedangkan rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin yang antara lain didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, Rany Mauliani dan Basri Baco bertempat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).
“Untuk besaran KUA-PPAS APBD 2025 disepakati sebesar Rp 91,1 triliun. Hal itu terdiri dari rancangan awal Rp 84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer Rp 6,8 triliun,” jelas Khoirudin selaku Ketua DPRD DKI Jakarta.
Dikatakan Khoirudin lebih lanjut bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Bahkan melalui MoU tersebut, kalangan legislatif maupun eksekutif berkomitmen untuk memastikan setiap alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.
“Tentunya APBD adalah instrumen vital bagi pembangunan Jakarta kedepan,” jelas Khoirudin.
Dalam keterangannya baik baik itu legislatif maupun eksekutif telah menetapkan prioritas. Antara lain termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Lalu, ditekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, terutama demi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Dalam kaitan itu, kita baru saja menandatangani MoU tentang anggaran kita di tahun 2025. Dan, insya Allah anggaran ini kita berikan, lalu kita dedikasikan buat masyarakat Jakarta, yaitu guna layanan dasar pendidikan dan kesehatan,” urai dia, lagi.
Tak ketinggalan, Khoirudin pun memberikan penekanan. “Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang dilaksanakan dapat berjalan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi warga Jakarta,” kata dia, menambahkan.
Masih dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD,sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif, efisien dan juga tepat sasaran.
“Nah, mekanisme untuk kesemua itu, tentu saja disesuaikan dengan regulasi yang ada,” pungkasnya. ® RED/AGUS SANTOSA
