HANOI (POSBERITAKOTA) – Prof Dr H Dailami Firdaus mendampingi Ketua DPD RI/Wakil Ketua MPR RI Dr Oesman Sapta bersama Wakil Ketua DPD RI Dr Nono Sampono dan Wakil Ketua DPR RI Fachry Hamzah serta sejumlah anggota DPD RI dan DPR RI lainnya, menghadiri pertemuan tahunan Asia Pacific Parlementary Forum (APPF ) ke-26 di Hanoi, Vietnam yang berlangsung mulai 17 – 22 Januari 2018 mendatang.
“Perubahan iklim merupakan tantangan yang cukup besar dan nyata. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi, pulau-pulau juga terancam tenggelam,” tutur anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Prof Dr H Dailami Firdaus di Hanoi, Vietnam, Sabtu (20/1).
Menurutnya, Indonesia telah meratifikasi Kontribusi Komitmen Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), yakni kesiapan secara sukarela untuk menurunkan emisi rumah kaca (greenhouse gas emission) hingga 29 persen pada tahun 2030 atau 41 persen dengan dukungan dunia internasional.
“Namun issue yang krusial adalah bagaimana membiayai perubahan iklim ini,” tambah Senator yang akrab dipanggil Bang Dailami tersebut.
Jelas bahwa perubahan iklim memerlukan perubahan kebijakan. Sedangkan dalam tataran praktis, memerlukan penyesuain anggaran yang sesuai dengan usaha-usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Karena itu, perubahan iklim perlu dibicarakan oleh negara maju dan berkembang. Sebab, negara maju memiliki kemajuan teknologi yang diperlukan di perubahan iklim” tegas Prof Dailami lagi.
Masih terkait dengan hal tersebut, Senator Dailami juga mengingatkan bahwa anggaran harus ditujukan untuk memperkuat edukasi maupun tujuan-tujuan lainnya dari kebijakan perubahan iklim. Tentu saja agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.
“Saya berkeinginan agar kota-kota dan provinsi-provinsi di Asia Pasific dapat bekerjasama untuk memberikan penyadaran perubahan iklim. Tujuannya ya demi kesinambungan masa depan anak cucu kita,” tuturnya.
Prof Dailami juga menyerukan agar para anggota parlemen Asia Pasifik dapat memperkuat kerjasama lebih baik. Utamanya terkait issue penguatan mekanisme regional, edukasi masyarakat dan pembiayaan perubahan iklim.
“Yang terpenting, kita perlu melakukan edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar hutan, atau mengganti kebun-kebun karet di lahan-lahan gambut penghasil karbon kepada perkebunan kelapa sawit,” paparnya.
Pada sisi lain lagi, menurutnya, perlu diperkuat kerjasama antar kota dan antar provinsi di seluruh negara-negara anggota APPF untuk memperkuat kampanye penyadaran dan aksi bersama pada tataran akar rumput (grass-root), di mana warga negara yang memberikan kita semua mandat untuk membuat aturan, memerintah sekaligus melakukan pengawasan. ■ Red/GOES
