OLEH : MEL SOFYAN
ENAM bulan pertama tahun 2025 menjadi saksi betapa pedihnya nasib para pelaku usaha kecil di Indonesia. Dari Tanah Abang, Senen, hingga Pasar Induk Kramat Jati – dan hampir seluruh pasar tradisional di Jabodetabek – semua menyuarakan keluhan serupa: omzet anjlok, pembeli sepi dan banyak lapak terpaksa tutup. Begitu pun pedagang warteg, rumah makan Padang, tukang mie ayam, bakso hingga penjual nasi goreng, semua merasakan dampaknya.
Bahkan usaha yang sebelumnya dianggap “kebal krisis”, seperti warung makan, kini ikut limbung. Ini bukan sekadar persaingan atau kesalahan manajemen – ini adalah gejala dari masalah struktural yang jauh lebih besar: anjloknya daya beli rakyat.
Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, sementara penghasilan masyarakat jalan di tempat, bahkan sebagian hilang sama sekali. Akibatnya, rakyat berhenti berbelanja, dan para pedagang kecil menjadi korban pertama.
Padahal, merekalah tulang punggung ekonomi rakyat. Mereka menyerap tenaga kerja, menopang ekonomi keluarga, dan menghidupkan denyut pasar tradisional. Jika mereka tumbang, maka struktur ekonomi bawah bisa runtuh. Dan ketika ekonomi bawah runtuh, stabilitas sosial ikut terancam.
Sayangnya, respons dari banyak pejabat justru terdengar normatif: “UMKM harus berinovasi”, “Go digital”, “Diversifikasi produk”. Terdengar keren – tapi tidak membumi. Sebab realitas pedagang kecil sangat terbatas: modal pas-pasan, akses teknologi minim dan tak punya waktu mengikuti pelatihan daring. Inilah saatnya negara benar-benar hadir, bukan sekadar mengatur, tapi menyelamatkan.
APA YANG BISA DILAKUKAN PEMERINTAH?
1. Subsidi langsung untuk pedagang pasar tradisional.
2. Penghapusan atau penundaan retribusi pasar selama masa pemulihan ekonomi.
3. Program pelatihan aplikatif dan sederhana, bukan sekadar seminar.
4. Operasi pasar dan kontrol distribusi bahan pokok agar harga stabil.
5. Dana ultra-mikro tanpa agunan, dengan pencairan cepat dan syarat ringan.
Lebih dari itu, harus ada dana segar yang langsung mengalir ke lapisan masyarakat terbawah. Apa pun nama programnya – BLT, Kredit Ultra Mikro, Dana Pemulihan UMKM – intinya satu: ada uang beredar di tangan rakyat untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Pemerintah tidak boleh pelit terhadap rakyat kecil. Saat rakyat menjerit, negara justru harus bermurah hati. Sudah waktunya pemerintah meluncurkan program-program nyata untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, karena hanya dengan konsumsi yang bergerak, daya beli akan kembali hidup, dan ekonomi bisa bangkit dari bawah.
Saat ini, yang tampak justru sebaliknya. Pemerintah pusat dan daerah lebih sibuk menarasikan angka-angka pertumbuhan makro, tanpa menyentuh realitas yang getir di lapangan. Ekonomi yang sehat bukan di PowerPoint, tetapi di pasar, warung, dan kaki lima.
Kita butuh gebrakan. Kita butuh program nyata. Kita butuh negara yang peduli, bukan hanya menjadi pengamat atau komentator.Dan kita juga butuh kampanye nasional untuk belanja di warung tetangga, menghidupkan kembali pasar rakyat, dan menumbuhkan kembali rasa percaya terhadap produk lokal.
Karena ini bukan sekadar soal menyelamatkan pedagang kecil. Ini soal menyelamatkan wajah ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. (***/goes)
(PENULIS : MEL SOFYAN adalah Pengamat Sosial dan Pemerhati Pedagang Pasar Tradisional, kini tinggal di Jakarta)
