JAKARTA (POSBERITAKOTA) –Untuk mewujudkan satu negara bersih dari tindak pidana korupsi memang tidaklah mudah. Namun demikian, bangsa ini tetap mengidamkan kondisi seperti itu. Nah, tentunya sangatlah dibutuhkan keberanian pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut.
Seperti yang disampaikan pemerhati hukum R Bagus D Reksojoedo SH MH, advokat Ibukota ini menyebutkan bangsa Indonesia sudah sangat berharap pemimpin yang terpilih nanti memiliki komitment untuk tau, mau dan mampu dalam mewujudkan indonesia bersih dari korupsi.
Kepada POSBERITAKOTA, Bagus yang sebagai Executive Director Bibit Samad Rianto Center (BSRC), menyebutkan kondisi negara bebas dari korupsi bukan saja diharapkan oleh seluruh rakyat ini, tapi BSRC yang merupakan satu lembaga masyarakat anti korupsi ini juga sangat mendambakan kondisi seperti itu.
“BSRC yang merupakan bagian dari organisasi gerakan anti korupsi masyarakat, berharap pemimpin yang terpilih nanti harus memiliki komitment yang mampu mewujudkan negara ini bersih dari praktik korupsi,” tegasnya.
Diakuinya pemungutan suara dalam pemilu serentak 2019 tinggal menghitung hari saja. Saat itulah bangsa ini akan mengetahui siapa yang terpilih menjadi presiden dan wakilnya untuk memimpin pemerintahan negara ini kedepan.
“Selama masa kampanye kita sudah mendengar berbagai program yang ditawarkan oleh masing-masing calon untuk merubah negara menjadi lebih baik. Nah, tentunya salah satu program penting yang patut dicermati adalah upaya pemberantasan korupsi, mengingat masalah itu adalah akar dari segala permasalahan yang ada negeri ini,” katanya.
Oleh karenanya, tambah Bagus, wajar kalau kita kritisi seberapa jauh komitmen pemberantasan korupsi dalam program dan janji politik yang ditawarkan para calon presiden dan wakilnya tersebut.
Menurutnya dalam kaitan tersebut apakah mereka para calon sadar kalau korupsi merupakan akar masalah pembangunan? Mau dan mampukah mereka mengajak seluruh komponen bangsa untuk menolak dan melawan segala bentuk korupsi?
Siapkah mereka melakukan upaya pembersihan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan dari praktek korupsi? Dan siapkah mereka untuk diingatkan, ditegur bahkan diminta turun ditengah kepemimpinan jika terbukti melakukan atau membiarkan praktek korupsi terus terjadi?
“Nah, dalam kaiatan permasalahan tersebut, tentuanya, BSRC akan siap mendukung pemerintahan terpilih dalam upaya memberantas dan melawan korupsi,” ucapnya.
Menurutnya selama ini pihaknya secara internal sudah melakukan diskusi dan kajian tentang konsep pemberantasan korupsi yang ideal bagi indonesia, yaitu dengan membangun sistem anti korupsi yang melibatkan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali melalui upaya pencegahan, pendeteksian, penindakan dan perbaikan faktor penyebab korupsi yang bersifat komprehensif, integral dan berkesinambungan.
“Tentunya, dengan konsep ini akan menjadikan penguatan fungsi KPK yang bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum saja, tetapi juga sebagai koordinator dan pengawas seluruh upaya pemberantasan korupsi dari semua lembaga dan komponen bangsa sesuai batas wewenang keterlibatannya,” jelasnya.
Dalam hal ini, tambahnya, pihaknya akan menawarkan konsep tersebut kepada pemerintah terpilih dan berharap akan diterima dengan baik dan diberikan tempat untuk berkontribusi dalam mengawal implementasinya.
“Untuk itulah, saya sangat berharap dengan pemerintahan yang memiliki komitmen baik terhadap pemberantasan korupsi, sehingga kita mampu mewujudkan Indonesia tanpa korupsi dan bangsa yg adil makmur dan sejahtera,” pungkas Bagus. ■ RED/BUDHI
