JAKARTA (POSBERITAKOTA) –
Negara bersih dari korupsi. Kondisi inilah yang sangat didambakan seluruh masyarakat. Tentunya, hal ini harus dijadikan satu agenda hukum yang diprioritaskan oleh pemimpin negara guna merealisasikan komitmen pemerintahan dalam upaya pemberantasan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Pengamat hukum Stefanus Gunawan,SH, M.Hum, sangat mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda hukum janji capres dan cawapres pada Pemilu 2019. Namun tentunya, janji itu bukan hanya slogan saja, tapi kondisi tersebut harus dapat dibuktikan komitmennya agar segera terealisasi.
Kepada Posberitakota, advokat yang juga sebagai Ketua Komite Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesi Advokat Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) kubu Juniver Girsang ini sangat berharap komitmen tersebut agar harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi segera terwujud.
“Dalam janji-janji kampanyenya capres dan cawapres mengagendakan hukum soal pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukumnya. Nah, tentunya agenda inilah yang sangat diunggulkan nian masyarakat,” tegasnya sambil menyebutkan pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi ini pastinya seorang presiden yang harus menjadi pemimpinnya.
Tentunya, tambah pengacara yang pernah menerima penghargaan ‘The Leader Achieves In Development Award’ dari ‘Anugerah Indonesia’ dan ‘Asean Development Citra Award’s dari Yayasan Gema Karya’ ini, sebaiknya pencegahannya dengan cara memilih aparat penegak hukum yang tidak pernah terlibat masalah hukum terutama yang memiliki rekam jejak korupsi.
Stefanus memberi contoh aparat yang memiliki integritas dan antikorupsi ini tak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian yang harus dipilih masing-masing individunya agar tidak lebih tergoda atau diintervensi.
Oleh karenanya advokat ibukota yang banyak menangani kasus korupsi ini sangat berharap capres dan cawapres harus memiliki dasar yang kuat untuk memilih pemimpin tiga lembaga penegak hukum independen tersebut yang bersih dan tidak bermasalah.
“Kita tahu, alasannya karena pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi yang masih menjadi persoalan bersama bangsa. Oleh karena itulah kita sangat merindukan presiden yang berani mempertaruhkan nyawanya memberantas korupsi dan tidak berpikir ada agenda-agenda politik tertentu,” tegasnya.
Selain itu, sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, tambahnya, juga sangat penting untuk memperkokoh benteng pemberantasan korupsi. Yang jelas, komitmen capres harus kuat dan mereka harus dapat membuktikan kalau diantara mereka saling lebih baik.
“Namun demikian, saya percaya dan yakin pada tahun 2019 akan menjadi lebih baik dari tahun 2018. Semua kasus yang terjadi harus benar-benar menjadi pembelajaran untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Tentunya ini semua kembali dari perananan aparat penegak hukum itu sendiri untuk menegakan hukum dengan benar,” ucap advokat jebolan magester Universitas Gajah Mada ini.
Selain itu, katanya, hukum itu harus ditegakkan seadil – adilnya, hukum tidak boleh dipengaruhi oleh apapun juga termasuk kepentingan politik, ekonomi, golongan apapun. Nah, tentunya, jika hukum benar-benar dijalankan oleh aparat penegak hukum, maka dengan sendiriya negara ini akan bersih dari pelanggaran hukum termasuk kasus hoax, ujaran kebencian dan pelanggaran ITE lainnya.
Sementara guna meminimalisir kasus korupsi, yang pertama adalah pembianaan mental dari parat penegak hukum itu sendiri. Kedua, kita harus menerapkan budaya malu. Pimpinan tidak bisa begitu saja melempar tanggung jawab, tutup mata dan telinga. Harus arif dan legowo jika ada bawahannya melakukan kesalahan. Tunjukan kepada publik dengan cara mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban.
“Ya, pastinya, pimpinan harus punya rasa malu karena tidak dapat membina secara internal dan tidak dapat membenahi instansinya. Dengan demikian tentunya kedepan dapat ditunjukan kepada publik, kalau kita harus bersama sama menegakan hukum dengan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ucapnya.
Yang jelas, tambahnya, tidak ada kompromi lagi terhadap berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum. ■ RED/BUDHI
