JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Usai dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) bakal punya terobosan baru dalam menyerap aspirasi masyarakat. Fraksi yang digawangi enam politisi bakal membuka posko pengaduan masyarakat di gedung Dewan.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi Nasdem yang baru dilantik, Wibi Andrino. “Salah satu terobosan yang akan kami lakukan adalah membuat budaya baru dengan menjadi DPRD DKI Jakarta yang betul-betul proaktif menangkap aspirasi, gedung Dewan menjadi rumah rakyat bagi warga Jakarta, terutama mereka yang membutuhkan bantuan,” ujar Wibi usai acara pelantikan 106 anggota Dewan periode lima tahun ke depan di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8).
Wibi mengaku posko pengaduan masyarakat ini terinspirasi gaya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin. Dimana setiap pagi Ahok menerima pengaduan warga.
“Terobosan ini terinspirasi oleh Pak Ahok waktu masih jadi gubernur. Setiap pagi kami akan membuka layanan penerimaan laporan dari warga dengan juga menghadirkan tujuh anggota Fraksi Partai Nasdem untuk piket secara bergantian,” kata Wibi.
Wibi menjelaskan, selain anggota Fraksi Nasdem, nantinya juga akan diikutsertakan tim-tim advokasi untuk bisa ikut mendampingi agar laporan atau masukan warga bisa ditindaklanjuti secara komprehensif.
“Tidak kalah penting, kami menginginkannya adanya semacam fraksi balkon. Fraksi balkon ini bisa menjadi spesial karena bisa mengakomodir warga yang ingin hadir atau mengetahui langsung jalannya rapat paripurna,” ujar Wibi.
Ia menambahkan bahwa Fraksi Partai Nasdem juga akan bersinergi dengan jajaran eksekutif untuk bersama-sama membangun Jakarta, serta membuat warga semakin sejahtera. “Kami akan fokus pada upaya optimalisasi pelaksanaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang menyentuh warga pra sejahtera,” ungkap Wibi.
Menurutnya, Fraksi Partai Nasdem juga akan serius mengawal kebijakan berkaitan dengan upaya mengatasi kemacetan dan banjir, hingga upaya memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.
“Untuk masalah kemacetan, kami mendukung upaya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Selain perluasan ganjil genap, kami juga ingin Electronic Road Pricing (ERP) bisa segera direalisasikan,” pungkas Wibi. ■ RED/JOKO S/G
