JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, telah melaksanakan pelatihan sebanyak 55 kelas (reguler dan mobile training unit), pelatihan keterampilan kerja di 7 Pusat Pelatihan Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu, 9 bursa kerja di 5 wilayah kota. Hasilnya, sebanyak 77,03% (5.871 dari 7.626 orang) peserta pelatihan diterima di pasar kerja.
“Upaya ini untuk mendorong lebih banyak wirausaha baru di Jakarta yang dibarengi dengan dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),” kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditemui di Balaikota, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Heru mengatakan pihaknya mendapat penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo pada 15 Maret 2023 untuk kategori Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik Pemerintah Daerah Provinsi.
Beragam upaya telah dilakukan Tim P3DN DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, di antaranya berpartisipasi aktif dalam Business Matching Nasional Tahap I hingga Tahap IV, mendorong OPD membelanjakan produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TDKN) melalui e-katalog dan e-order, dll.
“Berdasarkan Sistem Pengawasan P3DN BPKP, realisasi penggunaan produk dalam negeri di DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah Rp 20,454 triliun (180,47% dari Komitmen Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia). Ini akan kita tingkatkan di tahun-tahun berikutnya,” tutur Heru.
Menurut Heru, berbagai upaya di atas juga merupakan implementasi dari komitmen mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta dengan target 0 persen pada tahun 2024. Selain iu, ia telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.
“Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data, dengan melibatkan lintas sektor perangkat daerah, termasuk kader PKK, Dasa Wisma.dan masyarakat lainnya,” jelasnya.
Heru menyampaikan untuk hal kedua adalah enanggulangan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu, dengan tetap memberikan bantuan subsidi pada sektor Sosial-Kesehatan, Pangan, Air Bersih, Tangki Septik, Rusunawa dan Transportasi.
“Ketiga, penanganan kemiskinan melalui program peningkatan produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja dan pameran bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (Jakarta Entrepreneur),” ungkapnya.
Dikatakan Heru, Keempat, pengendalian kemiskinan melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi penataan kualitas permukiman di sekitar 220 RW, program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita. Harapannya, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan makin memperkuat daya beli untuk kestabilan ekonomi.
“Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran,” pungkasnya. ■ RED/JON ABY/EDITOR : GOES
