JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya mempelajari pengaruh perkembangan arus teknologi yang memunculkan ekonomi digital terhadap pengalokasian anggaran belanja dan program-program pemerintah.
Menurut dia, Kementerian Keuangan akan melihat arahnya ke mana. Dan, arus teknologi itu bisa tidak membuat alokasi itu berubah atau cara membelanjakannya berubah.
Bertempat di Gedung Dhanapala Jakarta, Kamis (26/10) lalu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut pemerintah akan mempelajari pengaruh ekonomi digital, terutama dalam rangka belanja kementerian dan lembaga maupun transfer daerah.
Ia mengakui kemunculan teknologi mengharuskan pemerintah untuk terbuka pikirannya mengenai desain APBN, program dan perencanaan.
Sri menegaskan bahwa Pemerintah saat ini menilai persoalan yang perlu untuk dicarikan solusi adalah menyangkut lapangan pekerjaan. “Presiden (Joko Widodo) menilai persoalan sekarang adalah employment. Bagaimana masyarakat bisa bekerja dan bisa mendapatkan pendapatan,” ucap Sri Mulyani.
Terkait perkembangan arus teknologi, ia mencontohkan bagaimana proses bisnis yang dilakukan PT Go-Jek Indonesia mampu memberikan solusi bagi permasalahan di bidang “underemployment” atau kelompok pekerja yang ingin bekerja lebih banyak, namun tidak bisa.
“Go-Jek memanfaatkan lapangan kerja mereka yang underemployed. Ini menunjukkan adanya kesempatan kerja baru yang muncul,” ucap Sri Mulyani.
Kemudian, penyelesaian persoalan lapangan pekerjaan dari sisi pemerintah dilakukan melalui, misalnya, pemanfaatan dana desa sebesar Rp 60 triliun. “Dana desa Rp 60 triliun kalau pemanfaatannya untuk membuat lapangan kerja baru, maka bisa meningkatkan kesejahteraan. Masalah APBN bukan pada uangnya, namun bagaimana menggunakan uangnya itu,” ucapnya. ■ Red/Ays
