OLEH : TONY ROSYID
BANYAK pihak yang bertanya. Bagaimana analisis saya tentang sikap PKS pasca deklarasi Anies-Cak Imin. Pertanyaan ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, akademisi, aktifis sampai orang biasa.
Sebagian ada yang memprediksi PKS akan ikut poros baru bersama Demokrat dan PPP. Malah ada yang kasih kabar, dan ini katanya serius: PKS dirayu untuk gabung poros baru (PPP-Demokrat) dengan kompensasi 6-10 M per kursi di DPR. Ini sangat wow.
Godaan ini masuk akal. Masalahnya bukan ada tidaknya godaan ke PKS. Dalam politik, godaan itu biasa. Masalahnya, PKS mau atau tidak.
Boleh jadi PKS butuh uang. Jelang pileg, pasti sangat butuh. Tapi, PKS lebih butuh kemenangan. PKS lebih butuh jumlah kursi di DPR-nya naik. PKS lebih butuh progres masa depannya. PKS lebih sreg bersama konstituennya di setiap pilpres.
Andaikata betul ada godaan dana untuk bergabung di poros baru, PKS pasti menolak. Ini bukan soal moral atau etika politik. Ini juga bukan soal image, meskipun perlu mendapat perhatian kalau politik itu juga dipengaruhi oleh image (persepsi publik). Juga bukan karena PKS secara person to person dekat dengan Anies, sehingga harus tetap mendukung Anies. Karena dengan Sandiaga Uno pun, PKS secara person to person juga dekat.
Ini lebih pada soal suara. Ini soal kursi. Ini soal masa depan partai. PKS akan hancur suaranya jika tidak mendukung Anies. Berdasarkan survei, lebih dari 80 persen pemilih PKS menginginkan Anies jadi Presiden. Jika PKS tidak mendukung Anies, elektabilitas PKS akan rontok. Sebaliknya, dengan mendukung Anies, suara PKS naik dan kursinya nambah. Ini survei. Apalagi, setelah Anies berpasangan dengan Cak Imin, peluang menangnya justru lebih besar.
Di sinilah rasionalitas politik berlaku: partai harus aspiratif. Satu kata dengan konstituennya. Benar-benar menjadi perpanjangan suara dari para pemilihnya. PKS konsisten di sisi ini. Terbalik 180 derajat dengan PPP dan PAN untuk pilpres kali ini. Diduga karena ada faktor x. Situasinya sedang tidak baik-baik saja.
Poros baru sulit terbentuk. Selain karena PKS tidak akan gabung, PPP juga tidak mudah keluar dari koalisinya dengan PDIP. Ketika Asrul Sani, tokoh PPP minta mengevaluasi koalisinya dengan PDIP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan cawapres Ganjar, besoknya Asrul Sani dipindah dari komisi III ke komisi II. Tidak pakai lama. Ini sinyal “ojo macem-macem”.
Maka jawaban saya dari semua pertanyaan di atas: “100 persen PKS akan bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) selama Anies Baswedan maju di pilpres 2024.”
Dipasangkannya Anies-Cak Imin justru menguntungkan bagi PKS. Stigma negatif terhadap PKS seperti Islam Fundamental, Ekstrem Kanan, Intoleran, Wahabi, dan semacamnya akan menjadi semakin samar ketika PKB menjadi partnernya di koalisi. Ini satu keuntungan bagi PKS.
Jadi, ada tiga keuntungan bagi PKS jika tetap bergabung dengan Anies Baswedan. Pertama, kursi PKS di DPR besar kemungkinan akan naik. Kedua, Anies-Cak Imin peluang menangnya lebih besar dari pasangan yang lain. 2024 nanti PKS tidak perlu lagi berpuasa sebagai oposisi. Ketiga, stigma-stigma negatif-kanan terhadap PKS selama pemilu 2024 bisa diminimalisir.
Tidak ada alasan bagi PKS kecuali tetap membersamai Anies Baswedan di pilpres 2024. (***/goes)
(PENULIS adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, kini tinggal di Ciamis, Jawa Barat)
