JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono meminta agar Walikota/Bupati berperan memperluas jangkauan program ‘Sembako Murah‘. Caranya yaitu dengan mengajak kalangan swasta untuk terlibat dalam program ketahanan pangan tersebut.
Penegasan dan sekaligus ajakan tersebut, disampaikan Heru Budi saat hadir dalam gelar program ‘Sembako Murah‘ di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/1). Sebelumnya, juga pernah menyerukan ketika hadir di acara yang sama kemarin di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Lagi bahwa pada hari ini, saya datang untuk melihat kegiatan Sembako Murah di Kelurahan Penjaringan, seperti kemarin di Duren Sawit. Saya melihat animo masyarakat cukup banyak. Terlihat Sembako yang dijual eceran maupun paket, laku dibeli masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta,” tegasnya.
Heru Budi lebih jauh mengatakan bahwa keterlibatan pihak swasta dalam program ‘Sembako Murah‘ ini akan berdampak pada jangkauan wilayah yang semakin luas. Sehingga, semakin banyak pula warga yang dapat memperoleh Sembako dengan harga murah.
“Jadi, nanti Walikota/Bupati bisa bersinergi dengan perusahaan swasta untuk bersama-sama terlibat dalam program Sembako Murah ini. Mudah-mudahan, Walikota/Bupati dapat mengkoordinir agar program ini berjalan lancar dan jangkauannya semakin luas lagi,” pinta Heru Budi.
Perlu diketahui, program ‘Sembako Murah‘ ini dilakukan secara sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan PT Food Station Tjipinang Jaya bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal, program ini dilaksanakan di 44 titik yang merepresentasikan 44 kecamatan yang ada di Jakarta.
Setelah meninjau pelaksanaan program ‘Sembako Murah’, Pj Gubernur DKI Jakarta, kemudian melanjutkan tinjauannya ke Kantor Kelurahan dan Puskesmas Penjaringan yang berada di satu lokasi. Tujuannya untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Di sini, saya meninjau ke Kelurahan Penjaringan untuk menyapa Pak Lurah, staf dan pelayanan Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Ada satu pelayanan yang memang sedang diperbaiki yaitu retribusi. Tentunya, Pemprov DKI meminta maaf atas perbaikan ini, sedang ada penambahan layanan juga, sehingga pelayanan tersebut baru dapat aktif pada 17 Januari 2024,” kata Heru Budi, mengakhiri. © (RED/AGUS SANTOSA)
