JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Suara dari parlemen Indonesia terkait keputusan provokatof Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus menggema dan bermunculan. Salahsatunya datang dari Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Fahira Idris.
Fahira Idris pun mengutuk keras keputusan provakatif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui secara resmi Yerusalem sebagai Ibukota Israel dan mempersiapkan pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Dikatakannya bahwa apa yang dilakukan Trump adalah noktah hitam sejarah peradaban manusia karena tindakan tidak bertanggungjawab ini bukan hanya menginjak-nginjak upaya perdamaian di Timur Tengah dan melukai hati umat Islam di seluruh dunia, tetapi juga berpotensi melahirkan bencana besar bagi kedamaian dunia.
“Saya berani menyebut, kalau bencana dunia itu bernama Trump. Jika tetap ngotot merealisasikan keputusan provakatif tersebut, kelak lembaran sejarah dunia akan mencatatkan namanya sebagai salah satu tokoh yang menjadi noktah hitam dalam perabadan modern manusia. Karenanya, warga dunia harus melawan keputusan ini,” ucap Fahira Idris.
Dalam pandangan bahwa provokasi yang dilakukan Trump menunjukkan bahwa Presiden Amerika ke-45 ini bukan hanya mengoyak-ngoyak kesepakatan Dewan Keamanan PBB, tetapi juga memungunggi perjuangan dan komitmen negara-negara muslim dan negara-negara lain di dunia dalam membantu kemerdekaan Palestina.
“Trump sama sekali tidak memperdulikan sikap tegas negara-negara muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, Turki, dan banyak negera muslim lainnya yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bahkan menutup telinga atas penolakan negara-negara besar seperti Rusia dan China serta negara-negara di Uni Eropa. Orang seperti ini benar-benar akan menjadi bencana besar bagi dunia,” sebut Senator asal Jakarta tersebut.
Fahira mendesak agar Pemerintah Indonesia harus mengambil peran besar dalam menghentikan rencana tidak bertanggungjawab dari Presiden Trump tersebut. “Jadi, bukan hanya kerena Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi karena ikut memerdekakan Palestina merupakan amanat konsititusi,” harapnya.
Konstitusi yang dibuat para pendiri bangsa ini, lanjut Fahira, mengamanatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak boleh tinggal diam selama masih ada penindasan dan penjajahan di atas dunia.
“Jadi, saatnya Presiden Jokowi ambil peran besar sebagai kepala negara terdepan yang menekan Amerika mengurungkan niatnya tersebut. Ini momentum bagi Presiden Jokowi untuk menjalankan komitmennya saat kampanye untuk berdiri bersama rakyat Palestina menuju kemerdekaan. Jika nanti keputusan Trump ini benar-benar direalisaikan, Indonesia harus mampu yakinkan dunia, bahwa tidak boleh ada satupun negara yang mengikuti jejak Amerika mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel,” tutup Fahira Idris. ■ [Red/DWI/Goes]
