JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Menyusul sudah ‘diketok palu‘ alias disahkannya Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang – Undang (UU), resmi sudah bahwa Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
Disebutkan bahwa di dalam bagian umum draf RUU DKJ sebagai UU yang terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal itu, juga menyatakan bahwa Jakarta tak lagi menyandang gelar sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI setelah lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU itu telah diubah dengan UU No. 21/2023.
Seperti yang ada dalam ketentuan umum tersebut, malah menyebutkan bahwa UU IKN telah memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN yang terletak di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Sedangkan pada Pasal 51 RUU DKJ juga menyebutkan Jakarta sebagai bagian dari Kawasan Aglomerasi bersama dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Sehingga membentuk kawasan beristilah Jabodetabekjur.
Tentu saja terkait disahkannya RUU menjadi UU tentang Daerah Khusus Jakarta, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada pada November 2024, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jakarta Pusat (Jakpus) RH Victor Aritonang menilai bahwa untuk Gubernur- Wakil Gubernur DKJ yang akan tetap dipilih langsung oleh rakyat itu nanti, idealnya adalah pasangan Birokrasi dan Pengusaha (Ekonom).
“Jadi, duet pemimpin DKJ ideal yang akan berhasil memimpin Jakarta sebagai Kota Global serta mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kriteria pasangan Cagub/Cawagub DKJ untuk periode 2024– 2029 adalah duet yang harus dipilih masyarakat Jakarta, yakni duet sosok birokrat- ekonom,” ucap RH Victor Aritonang dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/2024).
Masih menurut Victor yang juga pengusaha konstruksi properti ini menambahkan, contoh paslon Cagub/Cawagub birokrat- pengusaha yang layak dipilih adalah seperti Heru Budi Hartono- Hj Diana Dewi (Pj Gubernur DKI- Ketua KADIN DKI Jakarta.
“Sifatnya hanya berupa saran. Nama duet Heru Budi Hartono – Hj Diana Dewi yang saya sebutkan di sini, hanya ilustrasi. Silahkan Parpol-Parpol di DPRD DKI yang memiliki kewewenangan untuk mengajukan Cagub/Cawagub,” ujar dia.
Setelah Jakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, dalam pandangan Victor, tentu sebagai Kota Global harus punya keunggulan-keunggulan di sektor ekonomi. Khususnya di bidang ekonomi berbasis jasa, teknologi, pendidikan, pariwisata, budaya dan lain-lainnya.
“Yang pasti, Jakarta sudah sangat siap menjadi Kota Global. Harapannya ke Gubernur/Wakil Gubernur yang dipilih langsung nanti, ya harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan makro. Hal itu kan banyak terjadi atau dilakukan seperti Kota-Kota Global di dunia lainnya,” ucap Victor, memungkasi pendapatnya. © RED/REL/AGUS SANTOSA
