kritisi - Berita Terkini Seputar Jabodetabek

Setelah Diuji Lab 34 Kali, KOMISI C DPRD Kritisi Food Station Jual Beras Premium Dibawah Standar Mutu

Redaksi PosberitakotaMay 6, 20246 May 2024 - 17:150

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Memprihatinkan! Kok, PT Food Station Tjipinang Jaya main seenaknya menjual beras di pasaran dengan standar mutu Premium yang rendah. Hal itu dibuktikan

Kritisi Soal RUU DKJ, SENATOR BANG DAI Bilang Muatannya Masih Jauh dari Harapan Masyarakat Jakarta (Betawi)

Redaksi PosberitakotaJan 2, 20242 January 2024 - 08:210

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Secara tegas mengkritisi soal Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Senator DKI Jakarta Prof Dr H Dailami Firdaus SH LL.M MBA

Kritisi Pemilihan karena Tak Ada Payung Hukumnya, UCHOK SKY KHADAFI Sebut 3 Kandidat Pj Gubernur DKI Ilegal

Redaksi PosberitakotaSep 16, 202216 September 2022 - 17:360

JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan sekaligus mengkritisi keterlibatan lembaga DPRD DKI Jakarta dalam pengajuan kandidat Penjabat

PKS Kritisi Kursi Kosong Wagub DKI, GUBERNUR ANIES Mulai Berjalan Pincang

Redaksi PosberitakotaSep 21, 201921 September 2019 - 13:140

SUKABUMI (POSBERITAKOTA) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta mengkritisi kinerja Pemprov DKI di baeah kepemimpinan tunggal Anies Baswedan kini mulai terlihat berjalan pincang.

Jika Melenceng Harus Diluruskan, M TAUFIK Minta Wartawan & LSM Kritisi Kinerja Gubernur Anies

Redaksi PosberitakotaMay 20, 201920 May 2019 - 11:510

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Sebagai mantan Wakil Ketua Pemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik tidak serta-merta mendukung seluruh program

Main Hapus Jaminan, SENATOR DAILAMI FIRDAUS KRITISI Penerbitan Keputusan Menteri Kesehatan

Redaksi PosberitakotaMar 1, 20191 March 2019 - 14:540

JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Prof DR H Dailami Firdaus, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, mengkritisi terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 tentang penghapusan jaminan dua