JAKARTA (POSBERITAKOTA) – Senator dari Sulawesi Barat yang juga Pimpinan Badan Anggaran MPR RI, Asri Anas, menyatakan kedatangan para penyair bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Perpustakaan MPR sangat tepat. Karena dasar awal pendirian KPK adalah berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001.
Bahkan, Asri memuji Sekretaris Jendral MPR yang telah menyediakan Perpustakaan MPR tidak hanya sebagai pusat literasi legislatif. Namun, juga sebagai ruang publik yang menerima dan menampung segala aspirasi dan partisipasi khalayak dengan cara baru yang klise, yakni cerdas dan intelektual.
Asri Anas menyatakan hal ini saat membuka acara “Memo Penyair untuk Wakil Rakyat”. Sebagian dari sebanyak 134 Penyair dalam buku Memo itu dari berbagai pelosok di Indonesia, bersama elemen KPK yang diwakili secara resmi Nanang Farid Syam, berkunjung ke Perpustakaan MPR RI.
Dalam sambutannya, Asri Anas menegaskan bahwa kasus-kasus korupsi tidak boleh dipandang parsial. Apalagi, yang berkaitan dengan seluruh anggaran yang bersumber dari APBN. “Karena itu setiap gerakan rakyat yang mengawasi prilaku pengguna anggaran patut terus diberi ruang,” kata Anas di Ruang Perpustakaan MPR RI Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/5) kemarin.
Sementara, ke-134 penyair ini menyatakan dirinya melakukan ‘demonstrasi’ dengan kata-kata untuk mengkritisi kinerja para wakil rakyat, menyuarakan pikiran dan perasaan mereka yang sangat prihatin dengan kinerja wakil rakyat yang masih belum maksimal.
Karena itu, para penyair ini menyebut gerakannya sebagai “Memo Penyair” yakni komunitas penulis puisi yang peduli terhadap persoalan-persoalan krusial di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
Kepedulian itu diwujudkan secara konkret dalam penerbitan buku puisi bersama serta mewacanakannya lebih lanjut lewat launching buku tersebut di berbagai kota. Melalui jalan kebudayaan (puisi) komunitas ini mencoba berperan aktif untuk mengambil bagian dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik serta berkeadilan.
Dalam setiap aktivitasnya Memo Penyiar menerapkan azas kemandirian yang ditopang oleh karakter gotong royong para anggotanya serta mengedepankan laku transparansi pada setiap proses pengelolaan kegiatannya. Dimulai penerbitan buku “Puisi Menolak Korupsi“. Komunitas ini telah menerbitkan Antologi Puisi “Memo untuk Presiden” dengan melibatkan 196 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Mei 2013).
Antologi Puisi “Memo untuk Wakil Rakyat” yang melibatkan 134 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, Nopember 2015; Antologi Puisi “Memo Antiterorisme” melibatkan 250 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, April 2016; dan Antologi Puisi “Memo Antikekerasan Terhadap Anak” yang melibatkan 194 penyair, Penerbit Forum Sastra Surakarta, September 2016.
Sejak November 2014 komunitas ini juga melakukan launching buku di berbagai wilayah di Indonesia dalam wujud pembacaan puisi, pentas seni, seminar, diskusi, orasi, lomba baca puisi, lomba cipta puisi dan lain-lain.
Acara kali ini dimotori oleh tokoh penyair senior yang mendeklarasikan dirinya sebagai penyair yang menulis Puisi Menolak Korupsi, Aloysius Slamet Widodo.
Ia menyebut kecintaan pada tanah air membuat dirinya termotivasi melakukan hal ini. Kecintaan pada keutuhan NKRI harus diikuti dengan perasaan ikut memiliki oleh seluruh rakyat, sehingga dengan sukarela mengawasi kinerja wakilnya agar sesuai dengan harapan bangsa.
Dengan ketua pelaksana Dyah Kencono Puspito Dewi. Tampil dalam acara ini antara lain Heru Mugiarso (Semarang), Barlean Ajie (Jember), Endang Supriadi (Depok). Heru bersama Isti Nugroho (Komunitas Guntur) dan Farid Nanang) tampil dalam sesi diskusi yang dimoderatori penyair yang wartawan Ayid Suyitno PS. ■ Red/Ays
