JAKARTA (POSBERITAKOTA) □ Pemprov DKI Jakarta dinilai terlalu ikut campur tangan dalam menghadapi aksi masyarakat yang ramai-ramai mengenakan bertuliskan #2019GantiPresiden. Sebenarnya aparat Satpol PP Dan Bakesbangpol DKI, tidak perlu membagikan kaos putih polos bagi pengunjung kawasan Car Free Day (CFD) Jl MH Thamrin.
Sebagaimana diketahui pada kegiatan CFD yang berlangsung pada Minggu pagi lalu, petugas Satpol PP dan Bakesbangpol memberikan kaos putih kepada pengunjung CFD yang mengenakan kaos bertuliskan tagar gantin presiden. “Tujuannya untuk menertibkan kawasan CFD tidak boleh untuk kegiatan politik,” ujar Mariana, anggota Satpol PP di Balaikota, Rabu (9/5). Sebanyak 1.200 lembar kaos habis dibagikan.
“Mereka yang mengenakan kaos bertema politik kami minta ditutup pakai kaos dari kami,” tambahnya.
Tindakan Pemprov membagikan kaos menurut ketua presidium Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto menunjukkan kalau Pemprov justru tengah berpolitik. 
”Jelas sekali apa yang dilakukan Pemprov itu menghentikan warga yang mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden, memberinya kaos dan menyuruhnya menyalin kaos yang dipakai dengan yang diberikan. Artinya, Pemprov melarang warganya mengenakan kaos dengan tagar itu,” katanya.
Menurut aktivis ini, Pemprov DKI tak punya alasan untuk melarang siapa pun mengenakan kaos bertagar #2019GantiPresiden, termasuk di area CFD, karena gerakan itu tidak membawa-bawa partai politik mana pun dan juga tidak mengusung capres mana pun.
Bahkan dari penjelasan inisiator gerakan itu, Mardani Ali Sera, saat deklarasi Relawan Gerakan #2019GantiPresiden di Monas, Minggu (6/5), diketahui kalau Gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang tepat, peduli pada kondisi politik Tanah Air dan mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi saat Pemilu 2019 agar tercipta Pemilu yang jujur dan adil, bebas dari kecurangan. ■ RED/JOKO
