Periode 2019-2020, DAILAMI FIRDAUS : Keanggotaan DK-PBB Harus Bermanfaat untuk Daerah

JAKARTA (POSBERITAKOTA) □
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dari Dapil DKI Jakarta) menyambut gembira terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

“Sebagai negara demokrasi ke-3 setelah India dan Amerika Serikat maupun negara berpenduduk terbesar ke-4 dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB,” ucap Dailami Firdaus, di sela-sela persiapan pembagian santunan yatim Pesantren As-Syafiiyah, yang telah dikelolanya cukup lama tersebut.

Ditambahkan Dailami, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik Internasional maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian Internasional.

“Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk issue Rohingya di Myanmar dan Palestina,” tegas Dailami Firdaus yang pernah menjabat salah satu pimpinan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI selama 2 tahun.

Dikatakannya bahwa Indonesia akan mulai bertugas di DK-PBB mulai 1 Januari 2019 hingga akhir 2020. Sekitar 37.000 personil militer dan polisi Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi pemulihan keamanan PBB.

Baca Juga:  ANTAR UNDANGAN RAPIMNAS PD, AHY SOWAN MENEMUI PRESIDEN JOKOWI

“ASEAN merupakan salah satu contoh bahwa stabilitas kawasan dapat mendorong anggotanya untuk lebih fokus kepada pembangunan karena konflik antar-negara dapat ditekan dan diselesaikan dengan damai di meja perundingan,” lanjut Dailami Firdaus lagi.

Menurut dia lebih lanjut, Indonesia terpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam sebuah pemungutan suara di Sidang Umum PBB Jum’at 1 Juni 2018 di New York, Amerika Serikat.

“Saya berharap, selain meningkatkan profil negara, keanggotaan di DK-PBB ini juga berkontribusi kepada kemakmuran daerah-daerah di Indonesia, baik dari ancaman keamanan tradisional seperti konflik Laut Cina Selatan dan Korea, maupun yang berbentuk non-tradisional seperti perdagangan manusia, Narkoba, penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan,” pungkas Dailami Firdaus lewat pernyataan persnya yang diterima POSBERITAKOTA, Minggu (10/6). ■ RED/GOES

Beri Tanggapan