JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, meminta Lembaga Advokasi Hukum Indonesia (LAHI) DKI Jakarta segera bekerja melawan berbagai pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019.
Menurutnya, anggota tim pencerahan hukum yang baru dilantik ini sudah dihadapkan dengan pekerjaan berat yakni soal penemuan sekitar 1,2 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diduga datanya invalid.
Hal itu dikatakan Taufik di pengujung acara pelantikan pengurus LAHI DKI Jakarta yang berlangsung di kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN di gedung The Kemuning Jl Amir Hamzah, Kel. Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/7).
“LAHI dibentuk untuk memerangi berbagai kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg,” ujar Taufik di hadapan segenap pengurus lembaga advokasi yang diketuai Yupen Hadi SH dan sejumlah undangan yang hadir.
Taufik menambahkan sebelumnya pihaknya telah menemukan dugaan pelanggaran pada DPS yang dikeluarkan KPU Pusat.
“Kami temukan lebih dari 1,2 juta data calon pemilih yang identitasnya diduga palsu atau fiktif. Karena nomor induk kependudukan (NIK) yang mestinya sebanyak 16 digit, tapi ternyata hanya 12 digit, bahkan kemudian menjadi cuma 10 digit. Sisa enam digit itu ditutup-tutupi nanti berpotensi sebagai suara siluman. Saya minta LAHI harus mendesak KPU untuk memperbaiki DPS. Kalau tak kunjung diperbaiki, sebaiknya digugat saja. Jangan sampai membuat kisruh DPS invalid ini,” tandas Taufik.
Yupen Hadi selaku ketua LAHI DKI menyatakan siap menjalankan perintah. “Tugas ini sebagai awalan dari kepengurusan kami yang berkomitmen menjadikan sesuatu yang berbeda di Ibukota,” ujar Yupen didampingi puluhan pengurus yang dilantik oleh ketua dewan pembina LAHI, Sufmi Dasco Ahmad yang juga anggota Komisi III DPR-RI.
Ditambahkan Yupen bahwa kehadiran LAHI DKI memang untuk meluruskan berbagai pelanggaran pemilu serta memberikan perlindungan hukum bagi pengurus dan anggota Sekber Gerindra-PKS-PAN.
Sekber sangat mengharapkan KPU dapat menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Untuk itu sebelum pelantikan pengurus LAHI, Sekber menggelar diskusi publik yang berjudul ‘Demokrasi Jujur dan Adil, Tanpa Kecurangan’.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antara lain ahli tata negara Margarito Kamis, pimpinan Perludem Fadli Ramadhanil dan komisioner Bawaslu DKI Puadi. Intinya para pembicara ini juga mengingatkan KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil dan transparan. Jangan sampai ada keberpihakan pada salah satu peserta pesta demokrasi. ■ RED/JOKO
