JAKARTA (POSBERITAKOTA) ■ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tak main-main dan bersikap terbuka menyebut bahwa semua daerah di Tanah Air tergolong rawan terhadap praktek politik uang. Bahkan tingkat kerawanan bisa diukur dari empat dimensi utama.
Keempat dimensi utama tersebut menyangkut konteks sosial-politik, penyelenggaraan bebas dan adil, kontestasi serta partisipasi. Semua itu dapat dijabarkan dalam 16 subdimensi dengan total 100 indikator kerawanan.
“Pastinya, ini dari hasil penelitian pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Itu dilakukan sejak Juni sampai September 2018,” tutur Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbah, kemarin di Jakarta.
Dari penilaian tersebut, menurut Abhan lebih lanjut, juga menghasilkan 3 kategori kerawanan. Mulai dari tingkat rendah, sedang dan tinggi. “Tidak ada kabupaten/kota yang punya tingkat kerawanan rendah,” tegas dia.
Penyebab paling siginifikan, kata Ketua Bawaslu RI itu lagi, diakibatkan Pemilu secara serentak. Karena itu, tak ada satu pun daerah di Indonesia yang aman dari politik uang.
Bukan hanya itu saja. Pihak Bawaslu RI juga memprediksi potensi besar pelanggaran, terurama pada saat pengambilan suara melalui pos dan kotak suara keliling, karena minim pengawasan. “Sebab, dari Pemilu ke Pemilu, selalu ada dan banyak kecurangan,” pungkas Abhan. □ RED/AYID
